Politik Kemiskinan SBY masih Lagu Lama

Sindonews.com - Kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pascareshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, yang antara lain menekankan pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran merupakan satu niat baik Yang harus diapresiasi.

Namun bila melihat program-program pengentasan kemiskinan yang telah dijakankan selama pemerintahan SBY ini tampaknya tidak akan memberikan daya ungkit yang besar untuk memberantas kemiskinan.

"Bila serius, perintah harus membuat kebijakan terintegrasi meliputi berbagai sektor ekonomi. Jangan sampai kebijakan pengentasan kemiskinan itu hanya retorika dan itu lagu lama. Lagu itu enak didengar tapi seringkali hanya retorika belaka,” ungkap Chairman Center for Policy and People Empowerment (CPPE) Gunawan Sumodiningrat kepada Sindonews, Kamis (20/10/2011).

Pengentasan kemiskinan dan pengangguran bukan semata-mata persoalan program bantuan saja seperti KUR, PNPM, dan sejenisnya. Yang paling utama adalah political will pemerintah dan aparatnya di pusat dan daerah yang harus bersungguh-sungguh, tidak hanya sekadar menjalankan program secara legal formal.

Tapi lebih dari itu harus menjadi kewajiban yang didukung oleh moral aparat yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sebenarnya program penanganan kemiskinan yang dibuat KIB I dan KIB II selama pemerintahan SBY bukanlah hal baru. Program serupa sudah dijalankan pemerintahan sebelumnya, khususnya di era Orde Baru dulu.

Persoalannya pada masa lalu program tidak begitu efektif karena adanya korupsi dan kepentingan politik penguasa. "Sayangnya indikasi serupa juga terjadi, terutama kepentingan politik, seperti program-program bantuan tunai menjelang pemilihan umum," ungkap Gunawan.

Sebab itu, pemerintah perlu memiliki lembaga khusus untuk penanggulangan kemiskinan yang memiliki otoritas penuh menjalankan program secara terintegrasi. Lembaga ini dianggap perlu karena Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Sosial saat ini tidak fokus pada pengentasan kemiskinan secara terintegrasi.

Integrasi program dilakukan dengan kebijakan yang melibatkan semua sektor: kementerian dan lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah. Pemerintah juga harus menggerakkan kembali program-program padat karya di daerah-daerah.

CPPE menikai pengurangan penduduk miskin saat ini belum berhasil secara signifikan. Memang jumlah penduduk miskin setiap tahun mengalami penurunan, namun jumlah penduduk miskin yang masih 37 juta orang masih cukup besar. Yang juga perlu dicermati adalah jumlahp enduduk yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan yang jumlahnya semakin banyak.

Posisi mereka sangat rentan untuk jatuh kembali miskin. Karena itu perlu inovasi kebijakan yang tegas dan jelas."Jangan sampai masalah kemiskinan hanya diatasi oleh retorika-retorika saja," ujar mantan pejabat eselon I di Kementerian Sosial dan Bappenas ini.

Seperti diketahui, selain melakukan penataan kembali atau reshuffle kabinet, Presiden juga akan meneruskan langkah menata jajaran pemerintahan non kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari hasil evaluasi, Presiden melihat masih ada yang belum berjalan dan perlu ditingkatkan lagi di berbagai bidang, termasuk perlunya peningkatan efektivitas kerja pemerintah.

Presiden Susilo Bambang Yufhoyono menyampaikan hal ini dalam pidato kebijakan, seusai melantik menteri dan wakil menteri hasil reshuffle, di Istana Negara, hari ini. Pidato ini juga sekaligus merupakan instruksi dan arahan Presiden kepada segenap jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.

"Besok pada tanggal 20 Oktober, KIB II genap berusia dua tahun. Selain menata kembali menteri, saya juga akan menata jajaran pemerintah non kementerian dan jajaran BUMN," kata Presiden mengawali pidatonya. "Kita ingin dengan formasi baru ini tugas yang kita emban dapat berhasil lebih baik lagi," kata Presiden.

Perekonomian Indonesia yang sesungguhnya tumbuh baik, di atas 6 persen, kembali menghadapi dampak dari krisis perekonomian saat ini. Oleh karena itu, ujar SBY, salah satu relevansi penataan kebinet menjadi jawabannya, disampingi penataan di lingkungan lemabaga pemerintah non kementerian dan BUMN. Lainnya adalah untuk mengelola APBN dan APBD dengan lebih baik. "Agar tidak bocor dan boros," SBY mengingatkan.

Terdapat empat hal yang menjadi kepentingan utama hingga tahun 2014.Pertama, pemantapan agenda nasional dalam meningkatkan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi yang semakin matang dan bermartabat, dan hukum semakin tegak disertai keadilan. Kedua, terus menjalankan strategi pembangunan ekonomi empat jalur, yakni pro pertumbuhan, pro penciptaan lapangan kerja, pro pengurangan kemiskinan, dan pro pemeliharaan lingkungan.

Ketiga, Hal lain yang menjadi perhatian Presiden adalah penyelamatan dan penggunaan secara tepat keuangan negara. "Agar bisa dicegah pemborosan, kebocoran, dan korupsi," kata Presiden SBY.

Keempat, harus memiliki kesiapan dan kemampuan dalam mengatasi berbagai permasalahan, baik tingkat nasional maupun internasional yang bermula dari dinamika global. "Kita harus siap, siaga, dan merespons dengan cepat setiap tantangan dan permasalahan yang mucul," tandasnya.