Lindungi pengusaha sawit, pemerintah korbankan rakyat

Sindonews.com - Konflik agraria yang menyebabkan korban tewas di Sumatera Selatan dan Lampung seharusnya bisa dihindari. Caranya, pemerintah harus bersikap lebih adil, dengan tidak berpihak dan melindungi pengusaha, lalu mengorbankan rakyat.

Mayjen Purnawirawan TNI Saurip Kadi mengatakan, kasus agraria yang terjadi di Mesuji, Lampung dan tempat-tempat lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah. "Kuncinya ada di Presiden," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Kamis (22/12/2011).

Ditambahkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan bagian kecil yang harus bertanggung jawab. Namun yang menjadi masalah utama dalam kasus itu adalah, keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan sawit.

"Ini yang pertama harus diubah. Pemerintah harus melindungi masyarakat, bukan pengusaha. Kalau kebijakannya sudah begitu, maka aturan mainnya tidak akan berubah. Rakyat yang akan terus dikorbankan," terangnya.

Dijelaskan, masyarakat butuh makan dan lahan untuk bertani. Jika lahan mereka direbut pihak perusahaan, kesejahteraan masyarakat yang hidup di wilayah perkebunan tidak akan pernah tercapai. Dengan kata lain, pemerintah hanya menyimpan bom waktu yang bisa meledak kapan saja.

"Pengusaha serakah. Mereka banyak yang menguasai perkebunan sawit yang jumlahnya ratusan, ribuan, bahkan jutaan hektar tanah. Ini merupakan kroni, sebab kalau pendatang baru dia harus setor ke pemerintah," tambahnya.

Tidak hanya itu, para pengusaha juga seakan-akan diberikan kemudahan dalam menguasai tanah perkebunan. Padahal, pemerintah tahu yang dikuasai perusahaan itu memiliki potensi konflik yang besar.

"UU Agraria tahun 1960 sudah cukup bagus, tapi kemudian bawahannya, seperti Peraturan Pemerintah ini tidak saling menunjang. Sebagai contoh, tentang hak ulayat sudah dijamin oleh undang-undang," ungkapnya.

Namun hak ulayat tidak memiliki surat dan dasar hukum yang kuat di mata hukum. Sedang bagi perusahaan, mereka bisa dengan mudah membuat surat resmi yang dikeluarkan BPN. Dalam kasus ini, jelas yang kalah pasti di pihak masyarakat. Belum lagi realita di lapangan, para pengusaha itu diberikan kemudahan meminjam uang di bank.

"Mereka paling menanam saham dengan uang sendiri hanya sekitar 20 persen. Sisanya pasti mereka akan meminjam di bank. Kalau ada kemudahan seperti itu, kenapa tidak diberikan kepada rakyat," tegasnya.

Ada persoalan mendesak yang saat ini harus segera diatasi oleh pemerintah. Persoalan itu adalah masyarakat yang tinggal di tempat pengungsian karena tempat tinggalnya digusur oleh perusahaan.

Informasi terakhir yang diterimanya menyebutkan, tempat pengungsian itu diterjang angin puting beliung. "Kasihan rakyat di sana, mereka diusir dari tanah yang sudah mereka tempati puluhan tahun," jelasnya.

Kendati banyak menimbulkan masalah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku keberatan jika izin perusahaan perkebunan sawit dicabut. Dengan alasan dapat menghancurkan perekonomian masyarakat dan menyebabkan lebih banyak pengangguran di Indonesia.

"Sangat berlebihan jika usaha di wilayah hutan harus dihentikan semuanya di negeri ini. Saya juga mendukung pada area perkebunan sawit agar tidak merusak serampangan dan mengabaikan pemeliharaan lingkungan yang baik untuk kelestarian ekosistem," tegas SBY di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari Okezone. (san)