Kenaikan harga BBM pilihan tepat menekan subsidi

Sindonews.com - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menekan subsidi energi dinilai lebih efektif dibandingkan menerapkan pembatasan BBM untuk kalangan tertentu. Pemerintah dinilai akan lebih bijak apabila subsidi energi dialihkan untuk subsidi rakyat miskin secara langsung.

Guru Besar Ekonomi Lingkungan dari Gothenburg University, Swedia, Thomas Sterner menjelaskan, opsi pembatasan BBM yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dinilai kurang efektif mengurangi beban subsidi energi yang mencapai Rp200 triliun per tahun. Menurut dia, pemerintah Indonesia lebih baik menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi subsidi energi.

“Beberapa negara di kawasan Eropa pernah melakukan kebijakan serupa. Misalnya memberi warna hijau untuk kendaraan pribadi (nonsubsidi). Tapi, hasilnya tetap kurang maksimal. Pada pelaksanaannya, masih terjadi kecurangan. Ada masyarakat yang mengatakan alergi dengan BBM berwarna hijau,” jelas Thomas Sterner pada The 2nd Congress of the East Asian Association of Environmental and Resource Economics (EAAERE) di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung.

Menurut dia skema subsidi bisa dilakukan pemerintah Indonesia melalui kebijakan lainnya. Tidak mesti subsidi pada BBM. Misalnya subsidi untuk pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi, makanan, dan lainnya.

Kebijakan tersebut dinilai Thomas lebih efektif dan bisa dinikmati masyarakat miskin. Sementara bila pemerintah Indonesia tetap ingin menyubsidi transportasi umum, mekanisme subsidi bisa diarahkan pada subsidi onderdil, bunga kredit kendaraan, atau insentif tambahan gaji bagi sopir kendaraan umum.

Menurut dia, keengganan sejumlah kalangan yang menolak kenaikan BBM merupakan upaya politik yang mengatasnamakan rakyat miskin. Padahal, kenaikan BBM tidak ada korelasi langsung dengan kemiskinan.

Penilaian yang sama juga dilontarkan pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia (UI), Emil Salim. Dia menilai, kenaikan harga BBM tidak akan berimbas pada peningkatan kemiskinan. Indikatornya, penggunaan BBM bersubsidi lebih banyak dipakai masyarakat kelas menengah atas.

“Masyarakat yang berpenghasilan cukup bisa punya mobil dengan CC besar. Otomatis, kebutuhan BBM juga lebih besar. Sedangkan orang miskin, paling cuma motor,” katanya.

Menurut dia, subsidi energi akan semakin memberatkan pemerintah. Terlebih, harga minyak dunia diperkirakan akan terus naik. Oleh karenanya, Emil lebih sepakat bila pemerintah mendorong pemakaian energi alternatif di luar minyak bumi seperti pemanfaatan energi geotermal (panas bumi). (ank)