BBPT tawarkan e-voting ke KPU DKI Jakarta

Sindonews.com - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Kedatangan BPPT ke KPU DKI Jakarta adalah mensosialisasikan alat e-voting (Alat pemungutan suara elektronik) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Kedatangan mereka diterima Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar dan Ketua Pokja Pendataan Pemilih Aminullah. "Kita ingin melaksanakan uji petik e-voting sebagai cara untuk pemungutan suara di Pilgub DKI Jakarta," ujar Direktur Pusat Teknologi dan Komunikasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza, kepada wartawan di kantor KPU DKI Jakarta, jalan Budi Kemulyaan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/4/2012).

Hammam mengaku selama ini pihaknya selalu melaksanakan sosialisasi dan simulasi alat e-voting tersebut ke beberapa daerah di Indonesia. Dikatakannya, kegiatan yang sifatnya nasional memang membutuhkan tes pilot project, uji petik dalam hal ini untuk pelaksanaan Pilkada.

"Karena kalau kita menuju ke 2014, dimana akan ada pemilu legislatif dan pemilu presiden secara nasional. Kita inginkan metode e-voting ini sudah dilaksanakan," tambahnya.

Karena, lanjut dia, e-voting ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu didalam semua aspek kehidupan. Sama halnya dengan penggunaan pemanfaatan teknologi informasi identitas atau kartu tanda penduduk elektronik atau dikenal sebagai e-KTP.

"Nah e-KTP ini kan, kita lakukan uji petik 2 tahun yang lalu. Sebelum menerapkannya di 2011. Sehingga kita juga melihat, wah ini 2014, berarti kan kesempatan tinggal 2 tahun lagi, kita akan lakukan. Karena kalau hanya sosialisasi dan simulasi itu sudah biasa," imbuhnya.

Maka dari itu, lanjut dia, kedatangan pihaknya ke KPU DKI Jakarta ingin mengambil kesempatan di DKI Jakarta, untuk menggunakan e-voting ini.

"Tapi dengan berbagai kendala yang ada, e-voting ini kan tak hanya aspek teknologi saja. Teknologinya dengan layar sentuh dan sistem yang disiapkan. Tapi kita bisa memenuhi semua peraturan yang ada, azaznya LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) JURDIL (Jujur dan Adil) itu bisa kita pertahankan atau bisa kita terapkan lah dalam e-voting ini," jelasnya.

Tapi secara segi politis kemudian kesiapan masyarakat, lanjut dia, secara politik itu memang mau tidak mau masuk ke dalam ranah itu. "Makanya kita datang ke KPU DKI ini, untuk menanyakan apakah bisa diterapkan. Karena keunggulan e-voting ini cepat, lengkap, bisa memangkas biaya anggaran. Jumlah biliknya tak perlu banyak. Sudah banyak hal yang sudah kita kaji," imbuhnya.

Tak hanya itu, kata dia, jika menggunakan e-voting ini pun, tak lagi menggunakan kertas surat suara. Sekaligus, mengurangi tenaga atau petugas di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Di tiap TPS, kata dia, cukup dua alat e-voting tersebut.

Dan sejauh ini, kata dia, daerah Jembrana Bali tahun 2008 lalu sudah melakukan Pilkada dengan e-voting ini. Dan untuk 400 orang, sambung dia, hanya memakan waktu 2 sampai 3 jam dalam proses pemungutan suara menggunakan e-voting ini.

"Waktu kita lakukan simulasi 8000 orang, pemilu ikatan alumni ITB di kantor PLN sini, dan di kampus, itu 8000 orang dalam waktu 4 jam selesai pemungutan suaranya," ucapnya.

Akurasi e-voting tersebut pun tak ditanyakan lagi. Sebab, kata dia, tiap orang yang sudah menggunakan e-voting, akan keluar struk bukti bahwa sudah memilih. Dan struk itu akan dimasukkan ke kotak suara. Sehingga ketika diaudit, ada buktinya. (wbs)