JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan arah kebijakan moneter tahun ini. Adapun kebijakan tersebut fokus menurunkan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Arah kebijakan kami jelas baik tahun lalu hingga saat ini instrumen moneter kami adalah pro-stability. Sementara instrumen makroprudensial, sistem pembayaran juga pasar uang, inklusi ekonomi, ekonomi hijau, dan syariah adalah pro-growth," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara merilis Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia (LTABI) 2022, di Jakarta, Senin (30/1/2023).

Baca Juga: BI Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5,3% di 2023, Target Pengguna QRIS 1 Miliar per Hari

Menurut dia untuk menurunkan inflasi inti, BI telah menaikkan suku bunga hingga 225 basis poin (bps). Perry mengatakan bahwa kenaikan suku bungan tersebut cukup moderat.

"Sudah jelas bahwa 225 bps ini memadai, ini sudah jelas sekali, tidak ada kata-kata yang lebih transparan dengan arah kebijakan ini. Kami yakin, nilai tukar rupiah akan menguat dan kami akan terus menjaga itu. Dan tentu saja, kami akan terus mengoptimalkan pengelolaan lalu lintas devisa untuk stabilitas nilai tukar, eksternal, dan ekonomi kita," kata dia.

Sedangkan arah kebijakan makroprudensial, BI tetap memegang ke arah pro-growth, di mana sebelumnya BI sudah memastikan melalui program DP 0% dan berbagai insentif lainnya.

"Kami akan terus berkreasi mendorong pembiayaan dan kredit, memastikan kredit tahun ini bisa 10-12%, bahkan bisa lebih," kata dia.

BI memantau bahwa sejumlah bank punya potensi kredit tumbuh lebih dari 12% sepanjang bank tersebut prudent. BI pun melakukan digitalisasi besar-besaran, tidak hanya menargetkan QRIS 45 juta pengguna tetapi juga ASEAN 5 connectivity. Semua hal itu menjadi pilar, dan tentu juga ditambah dengan Rupiah Digital yaitu Proyek Garuda.

Baca Juga: Ekonomi AS Tumbuh 2,9% di Kuartal IV 2022, Investor Khawatir Terjadi Resesi

Bank Indonesia juga terus mendorong mendorong inklusi ekonomi dan keuangan, UMKM, ekonomi dan keuangan syariah, juga ekonomi hijau. Hilirisasi pemerintah juga terus didorong.

"Itulah evaluasi kebijakan di 2022 dan arah kebijakan BI di 2023, transparansi, jelas kami komunikasikan. Kalau kita komunikasikan secara lebih baik, dan masyarakat, investor, perbankan, dunia usaha adalah suatu capaian rational expectation hypothesis," kata dia.