JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa pemerintah memutuskan untuk segera menyiapkan 47 apartemen di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hunian tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ), TNI, dan Polri yang ditugaskan ke IKN.

"Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN ada 11 ribu, TNI-Polri sekitar 5 ribu," kata Menteri Basuki dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Baca Juga: Soroti Harga Rumah Menteri di IKN Rp14,4 Miliar, Ketua Komisi V DPR: Kan Tanahnya Tak Beli

Lebih lanjut Menteri Basuki menargetkan, pembangunan hunian tersebut bisa dimulai pada Juni-Juli tahun 2023 agar bisa selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024. Apartemen tersebut akan berstatus sebagai rumah dinas bagi para aparat yang bertugas.

"Rumah dinas yang diputuskan. Nanti setelah itu kalau mungkin ada yang tapak yang bisa dibeli. Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang dinas ke sana," jelasnya.

Lebih jauh, Basuki menjelaskan alasan pemilihan model hunian berupa apartemen adalah agar sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN Nusantara. Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan.

"Sesuai dengan konsep forest city, kalau dia enggak (berbentuk) tower, dia makin menyebar. Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan," ungkapnya.

Baca Juga: Anggaran Rp 23 Triliun untuk IKN Nusantara Tahun 2023, Intip Daftar Proyeknya

Menurut Basuki mengungkapkan, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

"Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu," kata Basuki.

Pembangunan apartemen diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp 9,4 triliun. Adapun untuk pembiayaannya akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Yang ini, yang diputuskan, tadi (dari) APBN karena rumah dinas. (Nilainya) Rp 9,4 triliun," imbuhnya.