JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan tetap mengkaji kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), meski mendapat penolakan dari beberapa elemen masyarakat, terutama pengemudi ojek online (ojol).

"ERP masih kita upayakan untuk dilakukan kajian lebih lanjut terhadap sosial ekonomi," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Pengamat Ingatkan Pemprov DKI Belajar dari Penolakan ERP di Kota-kota Besar Dunia



Menurut Syafrin, pengemudi ojol tetap tidak setuju dengan kebijakan ERP. Untuk itu, saat ini fokusnya pembahasan menyempurnakan regulasi terkait ERP tersebut.

"Belum (setuju). Teman-teman ojol tetap tidak setuju dengan ERP. Nantinya, kalau sekarang kita belum membahas terkait dengan operasional ERP tapi kita masih akan berusaha melakukan penyempurnaan terhadap rencana regulasi yang akan dibuat," tuturnya.

Baca juga: Penerapan ERP Masih Digodok, Pemprov DKI Tampung Masukan Masyarakat

Kebijakan ERP diwacanakan diterapkan di 25 ruas jalan protokol Ibu Kota. ERP rencananya diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00-22.00 WIB. Besaran usulan tarif ERP dari Dishub Rp5.000-19.900.

Aturan ERP saat ini masih dalam pembahasan di tingkat DPRD DKI bersama Pemprov. Namun, dua kali agenda rapat soal ERP selalu ditunda akibat tidak hadirnya perwakilan Pemprov DKI.