JAKARTA - Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Densus 88 Antiteror dalam rangka mencegah terpaparnya paham radikal dan perilaku menyimpang kepada para calon anggota polisi via jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama tahun anggaran 2023.

As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya telah menyiapkan alat uji dalam proses penerimaan Akpol, Bintara, dan Tamtama untuk mengecek karakter, kepribadian, dan mental bagi mereka yang menempuh pendidikan kepolisian.

Baca juga: Gaduh Pencopotan Brigjen Endar, Ketua KPK dan Kapolri Duduk Empat Mata

"Polri ingin mereka yang masuk Akpol, Bintara, dan Tamtama tidak terpapar paham radikal dan perilaku menyimpang, dan intoleran," ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (19/4/2023).

Dedi menjelaskan SSDM Polri telah melakukan rapat koordinasi dengan Densus 88 Antiteror Polri dan BNPT. Disepakati, bahwa Densus 88 memiliki tools yang dapat mendeteksi paham radikal yang berbentuk quesioner fisik dan CAT (computer assisted translation).

"Nanti akan dikaji terlebih dahulu tools yang dimiliki oleh Densus dan dilakukan demo sebelum diterapkan dalam tahapan seleksi," papar Dedi.

Sedangkan dari BNPT, kata Dedi, mendukung penuh rencana SSDM Polri dalam deteksi dini para calon anggota Polri. "BNPT siap untuk koordinasi penyiapan konsep deteksi dini paham radikal serta bersedia koordinasi perihal data," ucap Dedi.

Menurutnya, data pemetaan deteksi dini pada saat rekrutmen calon anggota Polri ini juga akan digunakan dalam proses pembinaan karier ke depannya. Mantan Kapolda Kalteng ini menambahkan akan memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk melakukan penelusuran anggota Polri.

Baca juga: Profil Brigjen Pol Agus Pranoto, Alumni Akpol 1989 yang Menjabat Dirpoludara Korpolairud Baharkam Polri

"Dalam rangka deteksi dini perilaku radikalisme dan intoleransi calon anggota Polri, kita akan bentuk tim khusus untuk pembahasan lebih lanjut," pungkas Dedi.