JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara perihal pengalihan pengerjaan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) ke PT Hutama Karya (Persero) atau HK dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Dia menyebut perpindahan pengerjaan tol Bocimi dari Waskita ke Hutama bagian dari upaya konsolidasi kedua BUMN Karya itu.

“Waktu itu saya sudah bilang salah satu konsolidasi karya itu kan sudah sejak awal, kita punya roadmap-nya bersama Boston Consulting Group,” ungkap Erick Thohir saat ditemui di gedung Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Baca Juga: Pencairan PMN Waskita Ditunda, Kementerian BUMN Jamin Tak Ada Proyek Mangkrak

Sumber anggaran atas pembangunan tol Bocimi bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2022 yang akan diberikan kepada emiten bersandi saham WSKT (Waskita). Malangnya, dana tersebut ditunda pencairannya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lantaran Waskita tengah menjalani restrukturisasi utang.

Kementerian BUMN memastikan penundaan pencairan PMN tidak berdampak buruk bagi pengerjaan proyek infrastruktur yang ditangani perusahaan saat ini. Adapun suntikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3 triliun itu dialokasikan untuk pengerjaan Jalan Tol Kayu Agung - Palembang Betung senilai Rp2 triliun dan tol Ciawi - Sukabumi sebesar Rp1 triliun.

Baca Juga: Erick Thohir Sentil Pengkritik Utang BUMN Karya: Jangan Nakut-nakutin Rakyat

Di lain sisi, dalam rencana konsolidasi BUMN Karya, pemerintah mengantongi dua opsi yakni penggabungan (merger) dan sistem kepemilikan. Erick mengatakan, BUMN Karya yang menjadi 'pasien' Holding Danareksa dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) akan di-merger-kan. Sementara perseroan di luar PPA dikonsolidasikan melalui skema sistem kepemilikan.

Dia mencontohkan penggabungan antara PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) dan PT Wijaya Karya Tbk, (WIKA), lalu PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Erick juga memastikan konsolidasi perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur tidak menghambat pelaksanaan proyek pembangunan.