BATAM - Kejari Batam menunggu hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pemprov Kepri terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan makan dan minum (mamin) pimpinan DPRD Batam periode 2017- 2019. Penghitungan yang dilakukan BPKP Kepri berkaitan dengan kasus ini senilai Rp 2 miliar

"Kami sudah memeriksa 25 saksi. Kami masih menunggu hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari BPKP. Mudah-mudahan akhir Juli ini hasilnya sudah turun,” kata Kepala Kejari Batam Dedie Trie Haryadi dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Senin (27/7/2020) .

Dia menegaskan penanganan kasus ini tinggal menunggu hasil PKN. Jika sudah ada hasil pihak kejaksaan dipastikan akan langsung menetapkan tersangka. (Baca juga: Korupsi Tinggi Hambat Indonesia Menjadi Negara Hukum yang Konstitusional)

Ia juga mengungkapkan 12 saksi yang diperiksa telah mengembalikan uang negara Rp160,072 juta. Pengembalian uang sebelum ada tersangka dapat menjadi alasan bagi penegak hukum untuk mengurangi hukuman para tersangka.

"Ada iktikad baik memperbaiki kesalahan. Pengembalian ini bisa mengurangi pidana, tetapi tidak bisa menghindari hukum," ujarnya. (Baca juga: Sri Mulyani: Jangan Khawatir dan Takut Urus Uang Negara)

Sebelumnya Kejari Batam menemukan tiga objek dugaan korupsi yakni dalam kasus pertemuan pimpinan DPRD dengan media, baik cetak, elektronik atau online. Kedua objek kegiatan pertemuan pimpinan DPRD Batam dengan masyarakat yang minta audiensi atau temu muka.

"Objek ketiga pertemuan pimpinan DPRD Batam dengan Paguyuban atau Ormas yang mengajukan audiensi. Itu semua dianggarkan kegiatan makan dan minumnya,”tandasnya.