JAKARTA - Legislator asal Tanjung Priok Ahmad Sahroni menyoroti maraknya pengaduan warga ke Polda Metro Jaya karena telah menjadi korban mafia tanah di Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim). Para warga bahkan mengaku telah merugi hingga Rp6 miliar, pelaku beserta istrinya diduga menggunakan modus menggandakan sertifikat hak milik (SHM) tanah.

Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR ini melihat bahwa kasus mafia tanah ini makin marak terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Karenanya, polisi dalam hal ini Polda Metro Jaya perlu memberi perhatian khusus untuk penanganannya.

“Kasus mafia tanah di Jakarta ini membuat saya risau, karena semakin lama semakin mengkhawatirkan. Karenanya saya mendorong Polda Metro Jaya untuk betul-betul memberikan atensinya dalam menangani kasus ini. Pertama, tangkap komplotannya. Dalam hal ini, polisi bisa bekerja sama dengan Kemenkumham, khususnya Dirjen AHU untuk mengungkap para notaris nakal, karena saya yakin mereka punya datanya,” kata Sahroni kepada wartawan, dikutip Rabu (26/7/2023).

Baca juga: DPR Siap Backup Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Nikel Ilegal

Sahroni juga meminta Polda Metro Jaya untuk mengungkap aktor yang membekingi para mafia tanah ini. Dia meyakini, para mafia tanah bisa bergerak bebas karena mendapatkan dukungan dan perlindungan dari oknum-oknum terkait.

“Saya juga yakin mereka punya backing yang kuat, baik itu oknum di BPN, pemerintah daerah, atau bahkan aparat sekalipun. Inilah tantangan yang harus diselesaikan oleh Pak Kapolda Metro. Tangkap para beking ini sampai ke akar-akarnya,” tambahnya.

Oleh karena itu, Sahroni berharap Polda Metro Jaya bisa lebih baik lagi dalam memberantas mafia tanah. Bahkan Sahroni tak segan mematok target tinggi pada Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus mafia tanah di wilayahnya.

“Nanti Komisi III ingin lihat laporan kerja Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus mafia tanah. Pastikan harus ada progress peningkatan dari waktu ke waktu,” tantang Sahroni.