MANILA - Angkatan Bersenjata
Filipina akan kembali berusaha untuk memasok pasukan yang ditempatkan di kapal era Perang Dunia 2 yang berkarat di karang di Laut China Selatan. Langkah itu setelah China memblokir upaya sebelumnya dengan meriam air.
"Pelaksanaan hak kedaulatan dan yurisdiksi kami ini merupakan bukti keyakinan kuat kami pada tatanan internasional berbasis aturan yang menopang perdamaian dan stabilitas kawasan," kata juru bicara Militer Filipina Medel Aguilar, dilansir
Reuters.
Foto/Reuters
Manila mengajukan protes diplomatik terhadap Beijing bulan ini setelah penjaga pantai China menggunakan meriam air dan gerakan "berbahaya" untuk mencegah Filipina mengirim pasokan ke segelintir pasukan di Second Thomas Shoal.
China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, sebuah pernyataan yang ditolak secara internasional. Sementara Malaysia, Vietnam, Brunei, Taiwan, dan Filipina memiliki berbagai klaim atas wilayah tertentu.
Baca Juga: Pakar: Sikap Filipina Benar, Berani Tolak Desakan China Singkirkan Kapal Perang "Manila meminta semua pihak terkait untuk menghormati kedaulatan dan yurisdiksinya atas zona maritimnya," kata Aguilar. Dia seraya menambahkan bahwa Manila mendukung penyelesaian sengketa secara damai.
Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar. Penjaga pantai China mengatakan pada 7 Agustus 2023 pihaknya telah memberi tahu Filipina untuk tidak mengirim kapal ke beting dan tidak mengirim "bahan konstruksi yang digunakan untuk perbaikan dan penguatan skala besar" ke kapal perang tersebut.
Foto/Reuters
Filipina sengaja mengandangkan kapal perang itu pada 1999 sebagai bagian dari klaim kedaulatannya atas wilayah yang terletak di dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil.
Baca Juga: China kepada Filipina: Singkirkan Kapal Perang dari Wilayah Sengketa Laut China Selatan! Militer Filipina menyatakan, misi pengiriman pasikan yang direncanakan adalah demonstrasi yang jelas dari tekad kami untuk melawan ancaman dan paksaan, dan komitmen kami dalam menegakkan supremasi hukum.
Pada tahun 2016, putusan arbitrase internasional membatalkan klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan.
China, yang tidak mengakui putusan itu, telah membangun pulau buatan manusia dengan lapangan terbang dan rudal darat-ke-udara di Laut China Selatan.
(ahm)
