JAKARTA - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) mengaku belum membahas rencana penghapusan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite dan menggantinya dengan Pertamax Green 92. Sebelumnya Sebelumnya Pertamina meminta dukungan Komisi VII untuk merilis Pertamax Green 92 untuk menggantikan Pertalite.

"Belum dibahas," jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribo ketika ditemui usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Baca Juga: Jika Pertalite Diganti dengan Pertamax Green, Masyarakat Minta Harganya Sama

Diterangkan sebelumnya oleh Pertamina bahwa pada tahun depan hanya akan ada 3 produk yakni Pertamax Green 92 dengan campuran RON 90 dengan campuran 7% etanol E7. Selanjutnya, Pertamax Green 95 yang merupakan Pertamax dengan campuran 8 persen etanol, dan ketiga Pertamax Turbo.

Sedangkan Menteri ESDM Arifin Tasrif juga belum bisa memastikan bahwa BBM subsidi jenis Pertalite apakah akan hilang pada 2024 mendatang. "Belum, (pertalite) belum hilang nanti," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/9).

Baca Juga: Pertalite Diganti Pertamax Green 92 Tahun Depan, Ini Kata Menteri ESDM

Adapun isu menghilangnya Pertalite dari daftar BBM yang dijual PT Pertamina (Persero) itu pertama kali diungkapkan oleh sang Direktur Utama perseroan yakni Nicke Widyawati sendiri.

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu (30/9/2023) lalu, Nicke mengungkaokan bahwa pihaknya akan merilis Pertamax Green 92. Produk ini merupakan percampuran antara Pertalite dengan etanol sebanyak 7 persen sehingga Research Oktan Number akan naik dari yang semula 90 ke 92.

"Sehingga nantinya tahun depan hanya akan ada 3 produk Pertamax, yang pertama Pertamax Green 92 dengan campuran RON 90 dengan 7 persen etanol yang kita sebut E7. Kedua, Pertamax Green 95 yaitu percampuran Pertamax dengan 8 persen etanol, dan ketiga Pertamax Turbo," terangnya.

Sebab dikatakannya, berdasarkan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa BBM yang boleh dijual di Indonesia sejatinya paling minim yakni 91.

"Jadi itu sudah sangat pas, dari aspek lingkungan. Kedua mandatori bioetanol, bioenergi bisa kita penuhi dan ketiga kita menurunkan impor gasoline," jelas Nicke.