JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengeluhkan tunjangan kerja (tukin) di Kementerian Investasi/BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang tak kunjung dinaikkan.

Baca Juga: Bahlil Berani Janji di Depan Wapres, Realisasi Investasi 2023 Bakal Tembus Rp1.400 Triliun

Hal itu ia sampaikan langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas yang hadir dalam acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

"Pak Menpan RB, tukin DPMPTSP sama Kementerian Investasi belum naik-naik, jadi tukinnya jangan dibuat lambat-lambat teman-teman ini," kata Bahlil.

Baca Juga: Bahlil Berani Janji di Depan Wapres, Realisasi Investasi 2023 Bakal Tembus Rp1.400 Triliun

Bahlil merasa kontribusi Kementerian Investasi dan DPMPTSP sangat besar terutama dalam hal mendatangkan dan menjaga investor yang meningkatkan pendapatan pajak negara.

"Kementerian Keuangan itu pak Wapres (Wakil Presiden), dia akan mendapatkan pajak secara maksimal kalau ada pengusaha yang datang, 79% total pendapatan negara itu dari pajak, dan pajak yang paling besar itu adalah pajak badan," jelasnya.

Sementara di bagian hulunya kata Bahlil, yang mendatangkan dan mengurus investor hingga merealisasikan investasinya adalah Kementerian Investasi dan DPMPTSP. "Kementerian Keuangan itu bagian ngutip saja. Jadi kalau tidak ada yang mendatangkan (investor) mau mengutip apa?," ucap Bahlil.

"Jadi saya pikir Pak Menpan RB sudah sangat mafhum (paham) dengan apa yang saya maksudkan, ini aspirasi dari DPMPTSP soalnya," sambung Bahlil.