JAKARTA - Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengungkapkan keinginannya untuk meningkatkan dua kali lipat anggaran pertahanan Indonesia di sektor maritim. Ganjar mencatat belanja pertahanan di berbagai negara Asia telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

"Menggandakan anggaran untuk pertahanan yang ada di laut. Dalam perdebatan capres sebelumnya, saya mengikuti dengan baik, bagaimana mengamankan laut kita," ucap Ganjar saat menghadiri acara Silataruhmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) se-Indonesia 2023, Rabu (8/11/2023).

Situasi global saat ini sangat tidak stabil. Ganjar mengkhawatirkan tegangan yang terjadi di sejumlah wilayah Asia, termasuk di Laut China Selatan (LCS) antara China dan Taiwan, serta di Semenanjung Korea. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menilai pentingnya mengoptimalkan pertahanan Indonesia di perairan.

Baca juga: Hormati Putusan MKMK, Ganjar: Masyarakat Punya Hak untuk Menilai

Selain meningkatkan alokasi anggaran, Ganjar menyebut Indonesia dapat memperkuat posisinya di perairan tersebut melalui kerja sama dan kesepakatan internasional.

“Masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan dalam coast guard kita, yang melibatkan sekitar delapan lembaga yang mengurusi masalah di laut. Kondisi ini sering kali mengakibatkan masalah yang dikenal dengan istilah kapal brondol,” ucapnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Temui Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Ajak Masuk TPN?

Ganjar menyebut ada lima langkah kebijakan luar negeri yang diusungnya. Langkah pertama menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dan memastikan pasokan pangan yang mencukupi dalam situasi konflik.

Langkah kedua adalah mencapai kemandirian energi bagi Indonesia. Langkah ketiga memperkuat kedaulatan maritim Indonesia. Langkah keempat adalah menggalakkan proses industrialisasi. Langkah kelima adalah memperkuat perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Ganjar menjelaskan produksi beras di Indonesia saat ini mencapai rata-rata 5,9 ton per hektare. Namun, menurutnya, masih terdapat potensi untuk meningkatkannya hingga 7 ton per hektare.

Tidak hanya itu, Ganjar juga menyoroti masalah 18.820 kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak terdokumentasi di luar negeri saat ini. Selain itu, pria berambut putih itu juga menjelaskan Indonesia saat ini berada di peringkat 20 dari 153 negara dalam hal praktik illegal fishing atau penangkapan ikan liar.

“Fishing, IUU (Illegal, Unregulated, Unreported). Kita itu rangking 20 dari 153 negara. Padahal sebagian besar kita laut loh. Ini masa depan,” katanya.

Ganjar mengaku mulai merencanakan untuk membebaskan para nelayan, namun mereka harus memiliki keterampilan yang memadai agar bisa bekerja di laut dengan baik. Dengan begitu, mereka tidak lagi harus tergantung pada tengkulak dan bisa menjadi nelayan yang andal dan kuat.