DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris merespons permintaan Komisi A DPRD Kota Depok terkait Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Mary Liziawati agar dicopot dari jabatannya. Hal itu menyusul polemik program pemberian makanan tambahan (PMT) pengentasan stunting di masyarakat.

"Jangan cuma karena kesalahan dikit, karena setetes nila merusak susu se-kota," kata Idris saat ditemui di Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Rabu (22/11/2023).

Idris pun mengalihkan agar mengevaluasi yang lain. Ia mencontohkan evaluasi vendor penyedia PMT seperti yang terjadi di wilayah Tapos usai viral.

Baca juga: Tekan Angka Stunting, Jabar Kukuhkan Duta Penurunan Stunting

"Kalau mau evaluasi yang lainnya dah gitu. Nah vendor sudah kita evaluasi yang Tapos tuh dan mereka karena tidak sanggup menangani sekian puluh ribu rantang istilahnya akhirnya mundur juga sebelum dimundurkan sudah mundur," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah meminta Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Mary Liziawati dicopot buntut polemik program pemberian makanan tambahan (PMT) dalam pengentasan stunting hanya menyediakan menu nasi, kuah sayur dan tahu kukus di wilayah Tapos.

"Dinkes tuh ngeyel, saya minta nanti Komisi A yang membidangi kita harus minta ganti lah Kadinkesnya," kata Hamzah kepada wartawan di Gedung DPRD, Cilodong, Kota Depok, Rabu (22/11/2023).

Hamzah pun secara tegas bahwa Komisi A yang membidangi kepegawaian meminta Kadinkes untuk dicopot.

"Oh iya kita Komisi A yang membidangi kepegawaian kita didalam rapat minta ganti Kadinkesnya. Ya iya minta dicopot," ujarnya.

Sebagai informasi, program PMT lokal yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan anggaran Rp4,9 miliar dengan rincian Rp18 ribu per paket setiap harinya untuk 9.282 balita menuai polemik ketika menu hanya menyediakan nasi, kuah sayur sop dan tahu rebus. Tak hanya itu program PMT lokal itu pun menjadi sorotan Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma'ruf Amin dan Menko PMK Muhadjir Effendy.