JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan lima kali debat Pilpres 2024 akan tetap dibagi menjadi dua bagian, yakni tiga kali debat antarcapres dan dua antarcawapres. Namun dalam lima putaran tersebut, capres dan cawapres akan hadir secara bersamaan.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut membuat masyarakat seperti membeli kucing dalam karung. Karena mereka tidak bisa menilai secara langsung seberapa jauh pengetahuan capres maupun cawapres.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Minta KPU Kembalikan Format Debat Capres-Cawapres Sesuai UU

"Saya kira rakyat punya hak yang legitimate untuk menilai calon presiden dan wakil presiden mereka. Kalau kita tidak memberikan rakyat hak mereka, kita juga nanti akan dihadapkan pada pertanyaan apakah kita mau memilih kucing dalam karung," ujar Todung dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (2/12/2023).

"Ya seharusnya kan kita tidak memilih kucing dalam karung, kita perlu tau secara transparan, secara total, siapa capres, siapa cawapres, apa visi, apa komitmen, apa kesiapan mereka, nah itu yang kita mesti lakukan," sambungnya.

Dengan tidak adanya debat yang dilakukan secara terpisah, Todung menilai bahwa masyarakat akan kesulitan melihat dengan jelas kredibilitas para calon pemimpin. Untuk itu, menurut Todung, debat antarcapres dan antarcawapres sangat penting dilakukan secara terpisah.

"Sejauh mana capres itu cukup cerdas, cukup punya pengetahuan, cukup punya komitmen, cukup punya kesiapan untuk memimpin Indonesia di masa depan," katanya.

Baca juga: Ubah Format Debat Cawapres, Hensat: KPU Memihak Salah Satu Pasangan Calon

"Nah demikian juga dengan cawapres, cawapres itu juga perlu membuktikan kepada publik bahwa dia punya visi, komitmen, kemampuan, kesiapan, dan publik tau, publik tidak bodoh, publik tau bahwa cawapres itu bukan semata-mata ban serep," tutupnya.