PALU - Calon presiden (capres) 2024 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, optimistis pemerataan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Tengah (Sulteng) dapat terwujud melalui hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pelibatan pemerintah, dan masyarakat dalam industri nikel.

Menurut capres nomor urut 3 itu, Sulteng yang memiliki banyak cadangan nikel harus bisa memanfaatkan komoditas tambang strategis itu untuk meningkatkan nilai ekspor dan devisa negara.

Selain itu, nikel juga dapat mendorong pengembangan industri hilirisasi pengolahan bijih nikel menjadi produk bernilai tambah, seperti feronikel, stainless steel, dan baterai.

Baca Juga: Warga Sulteng Selalu Ingat Kunjungan dan Bantuan Ganjar saat Gempa Donggala



“Ada dua hal strategis yang harus diterapkan di industri tambang nikel yang ada di Sulawesi Tengah. Pertama, menciptakan SDM berdaya saing global, dan kedua adalah melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat dalam kepemilikan saham,” kata Ganjar saat berkampanye di Kota Palu, Sulteng, Senin (4/12/2023).

Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menyebutkan, di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulteng, terdapat areal seluas 3.037 km2 yang memiliki kandungan nikel.

Daerah ini, lanjutnya, merupakan deretan daftar penghasil nikel terbesar di Indonesia. Disebutkan, tambang nikel di daerah ini terdapat di Bahadopi, Bungku Timur, Bungku Pesisir, dan Petasia Timur.

Baca Juga: Momen Akrabnya Ganjar dan Anak Muda Sulteng saat Diskusi demi Perkuat SDM Unggul

“Kita harus mempersiapkan sejak dini SDM berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan potensi lokal. Dan, jangan lupa, masyarakat setempat harus diberikan porsi berupa keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan industri nikel,” kata Ganjar.

Selain itu, pemerintah daerah wajib terlibat aktif dalam penerapan kebijakan yang dapat menumbuhkembangkan industri pertambangan yang ada di Sulawesi Tengah.

“Pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan pada industri nikel. Jangan hanya diam saja, pemerintah dan masyarakat harus proaktif. Sebab, dengan cara ini, keuntungan ekonomi dari eksploitasi nikel akan lebih merata hingga ke seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” tandas Ganjar.

Menurut Ganjar, keterlibatan pemerintah daerah wajib dilakukan melalui penerapan regulasi yang memastikan bahwa sebagian hasil ekonomi dari industri nikel dapat dikelola dan dimiliki masyarakat setempat.

“Maka dengan cara itu, nantinya akan menumbuhkan ekonomi dan masyarakat mendapatkan manfaatnya,” kata Ganjar.