floating-Terungkap Alasan PIK...
Terungkap Alasan PIK dan BSD Masuk PSN, Ada Rekomendasi Menparekraf dan Menkes
Terungkap Alasan PIK...
Terungkap Alasan PIK dan BSD Masuk PSN, Ada Rekomendasi Menparekraf dan Menkes
Selasa, 02 April 2024 - 19:02 WIB
JAKARTA - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso buka suara soal masuknya proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2024.

Baca Juga: BSD dan PIK 2 Masuk 14 PSN Baru, Begini Penjelasan Kemenko Perekonomian

Diungkapkan pria yang akrab disapa Susi tersebut, masuknya Proyek PIK 2 ini merupakan rekomendasi dari Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Hal ini sejalan dengan pengembangan pariwisata hijau yang digagas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Nah yang PIK itu dari Menteri Parekraf karena itu bagian dari green destination, menyanggah, jadi bukan kawasan PIK itu," jelas Susi ketika ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Baca Juga: Basuki Klaim Proyek PIK 2 dan BSD Tak Bakal Pakai APBN Meski Masuk PSN

Menurut Susi, hal itu lantaran di kawasan PIK 2 terdapat ekosistem mangrove yang harus dijaga kelestariannya. Ia bilang, saat ini proses pembangunan proyek PSN untuk PIK 2 juga masih menunggu Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko).

"Yang teman-teman pertanyakan yang PIK itu bukan kawasan (pemukiman) PIK yang dia dari dulu itu, di situ ada yang namanya coastal development (pembangunan pesisir) yang ada mangrovenya, ada green destination. Makanya gini, 1 PSN itu harus ada 1 rekomendasi khusus dari menteri teknis sesuai sektor dan bidangnya," tutur Susi.

Susi menambahkan, begitu pula dengan penetapan pengembangan kawasan terpadu BSD yang juga meruapakan rekomendasi dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"BSD juga begitu, bukan kawasan perusahan BSD-nya, tapi di situ dari Menteri Kesehatan sudah menerbitkan rekomendasi untuk sektor kesehatan khususnya di situ ada research biomedical. Tapi di luar itu ada kegiatan pendidikan dan sebagainya. Jadi bukan kawasan BSD, hanya sekitar 56 hektare yang khusus nanti sesuai dengan rekomendasi teknis menteri," tutup Susi.
(akr)
Baca Berita
Dengarkan Selanjutnya :
Indonesia, Swiss, dan...
Indonesia, Swiss, dan UNDP Luncurkan Fase Baru Transformasi Lanskap Berkelanjutan di Indonesia
Pangdam Mandala Trikora...
Pangdam Mandala Trikora Mayjen Frits Tepis TNI Berangkatkan Mama Sinta ke Jakarta
PSN Papua Tetap Perhatikan...
PSN Papua Tetap Perhatikan Kelestarian Lingkungan dan Serap Ribuan Tenaga Kerja OAP
Rupiah Keok Lawan Dolar...
Rupiah Keok Lawan Dolar AS, Hari Ini Berakhir Sentuh Rp17.839
Ekonomi Singapura Melesat...
Ekonomi Singapura Melesat 6% Berkat Demam AI, Mengapa Masih Kirim Sinyal Bahaya?