JAKARTA - DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi usul inisiatif DPR. Hal tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang V tahun 2023-2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hari ini, Selasa (28/5/2024).

"Terhadap keempat RUU usulan Badan Legislasi tersebut, contohnya tentang RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti bintara dan tamtama batas usia pensiun 58, perwira 60 tahun, atau bintara dengan kebutuhan organisasi berusia 60 tahun dengan mekanisme sendiri," ujar Dasco.

Baca juga: RUU Keimigrasian, RUU Kementerian Negara, RUU TNI, dan RUU Polri Jadi Inisiatif DPR

Dasco mengatakan bahwa bila anggota Polri memiliki keahlian maka batas usia pensiun akan diperpanjang paling lama 2 tahun. Hal tersebut pun disetujui oleh anggota DPR lainnya.

"Dan apabila memiliki keahlian khusus, batas usia pensiun dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Demikian contohnya. Apakah dapat disetujui?" kata Dasco.

"Setuju," jawab para anggota DPR yang hadir.

Baca juga: Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Empat RUU Jadi Usul Inisiatif DPR Hanya Dihadiri 125 Orang

Pengesahan RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR dilakukan secara bersamaan dengan tiga RUU lainnya. Yakni RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kedua, Perubahan Ketiga atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lalu, Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 tahun 2004 tentang TNI.