JAKARTA - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyoroti, portofolio investasi dana kelolaan masyarakat yang membayar iuran untuk kepesertaaan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ).

Baca Juga: Tapera Diminta Ditinjau Kembali, Begini Saran Para Pengamat

Naiul Huda menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, komposisi portofolio investasi dana kelolaan peserta Tapera nantinya akan dilarikan 47% ke korporasi, Surat Berharga Negara (SBN) 45%, dan sisanya di deposito.

Menurutnya, penempatan dana kelolaan ke SBN sarat akan kepentingan pemerintah, belum lagi Komisioner BP Tapera saat ini di isi oleh Menteri Keuangan, yang juga punya kepentingan untuk menyerap SBN yang sebelumnya telah diterbitkan.

"Ketika swasta enggan investasi di SBN, badan pemerintah jadi solusinya. Salah satu pejabat BP Tapera adalah Menkeu yang punya kepentingan untuk penyerapan SBN," ujar Huda saat dihubungi MNC Portal, Minggu (2/5/2024).

Baca Juga: Tapera Bukan Cicilan Rumah, Tapi Syarat Dapat Subsidi Bunga KPR Flat 5%

Menurutnya, dengan maraknya proyek-proyek infrastruktur dan berbagai program yang saat ini tengah dikerjakan, maka bukan hal mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan lewat penyerapan surat utang.

"Dengan posisi SBN sebesar 45 persen dari total dana yang dikelola BP Tapera, tentu soal mudah bagi pemerintah untuk menerbitkan SBN karena bisa dibeli oleh badan pemerintah (termasuk BP Tapera) pakai uang masyarakat," lanjutnya.

Padahal, Naiul Huda menilai ketiga BI rate sedang naik, maka sebetulnya deoposito menjadi instrumen yang cukup baik menyimpan uang untuk memberikan imbal hasil. Namun porsi deposito dalam portofolio invetasi BP Tapera saat ini nampaknya justru punya porsi lebih kecil.

"Ingat, BI rate sudah naik yang artinya deposito sebenarnya lebih menguntungkan dibandingkan SBN," pungkasnya.