JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menyoroti minimnya anggaran atau dana intelijen di tengah banyaknya buronan dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) .

Hal ini disampaikan Nasir dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama Kejagung dalam rangka membahas Rencana Anggaran Kerja (RAK) Tahun 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Baca juga: 5 Kepala Badan Intelijen Negara Pertama di Indonesia, Nomor 1 Dijuluki Bapak Intelijen

"Ini soal dana intelijen. Banyak yang menjadi DPO, yang sudah inkrah lalu dia melarikan diri, tidak tampak batang hidungnya sehingga perlu dicari. Tapi, anggaran untuk mencari sangat minim," ujar Nasir.

Dia mengaku tak bisa membayangkan bagaimana kerja-kerja aparat intelijen untuk mengejar para buronan dengan anggaran yang sangat minim. Dengan anggaran minim, aparat tampaknya hanya bisa berdoa saja.

"Sehingga para aparat di intelijen ya berdoa saja supaya dia bosan menyembunyikan diri lalu balik menyerahkan diri," ucapnya.

Nasir mengungkapkan fakta yang ada belakangan ini terkait kerja-kerja intelijen Kejagung. Dia melihat terkadang buronan Kejagung ditangkap dalam waktu yang sangat lama.

Bahkan, penangkapan buronan dilakukan hanya dengan kebetulan saja ada aparat intelijen yang bertemu buronan lalu ditangkap.

"Mudah-mudahan angka ini bisa diperhatikan. Sehingga kemudian bisa memberikan kepastian hukum terhadap orang-orang yang menjadi buronan Kejaksaan, karena itu akan berdampak persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum di lingkungan Kejagung," kata Nasir.