JAKARTA - Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung investasi dalam rangka peningkatan produksi migas nasional. Keterlibatan kabupaten/kota maupun provinsi dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan tertentu khususnya yang menyangkut lahan.

baca juga: Pesan Harmoni Industri Hulu Migas dari Taman Buah Puspantara IKN

“Dengan participating interest sebesar 10 persen, harapannya pemda memiliki kewajiban untuk mendukung. Kalau ada hambatan kita minta dukungan pemda,” ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto kepada SINDONews, Jumat (19/7/2024).

Ia mengatakan, sejauh ini sinergi dan kolaborasi bersama pemda dinilai cukup baik. “Dengan provinsi Riau, kita punya kerja sama yang baik,” imbuhnya. Selain Riau, tercatat provinsi lain yang berpotensi untuk memperkuat kolaborasi yakni Jawa Timur, Jawa Barat, serta Jambi.

Ia menambahkan, pada semester I 2024, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berhasil melakukan efisiensi biaya di semua lini. Hal ini terlihat dari realisasi cost recovery hingga Juni 2024 yang sebesar USD3,3 miliar dari yang ditetapkan sebesar USD3,47 miliar atau realisasi cost recovery lebih rendah 4% dari anggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa SKK Migas dan KKKS berhasil mengendalikan cost recovery dengan menerapkan efisiensi serta tetap menjaga produktivitas. “Kami bersyukur industri hulu migas berhasil memberikan penerimaan negara di atas target,” katanya.

Terkait kinerja lifting minyak dan gas, Dwi menyampaikan bahwa hingga Juni 2024 lifting minyak mencapai 576 ribu barel minyak per hari (BOPD) dan untuk salur gas mencapai 5.301 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

baca juga: Tiga Proyek Pertamina Hulu Mahakam Pacu Target Migas Nasional

Belum optimalnya lifting minyak disebabkan realisasi program pemboran sumur pengembangan belum optimal akibat ketersediaan rig serta adanya banjir di beberapa lokasi sehingga lifting dengan menggunakan truk tidak bisa dilakukan.

Untuk salur gas mencatatkan kinerja yang lebih baik dengan realisasi salur gas hingga Juni 2024 mencapai 5.301 MMSCFD atau meningkat dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 5.326 MMSCFD.

Sementara, Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, sejumlah tantangan seperti masalah lahan di daerah menjadi perhatian untuk diselesaikan.

Ia menyebutkan, pengembalian beberapa wilayah kerja ke Pemerintah sehingga masuk sebagai discovery resources opportunity (DRO). Ini akan didorong untuk mendapatkan operator yang tepat sehingga dapat segera diproduksikan dengan pilihan PSC sesuai keekonomian yang dibutuhan investor.