JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Inklusif dan Keberagaman, Anjas Pramono menyoroti soal dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diungkap Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia menilai kebocoran data ASN menjadi bukti bahwa pemerintah belum memiliki sistem keamanan digital yang kuat.

"Benar sekali, itu artinya sistem yang dimiliki pemerintah masih belum proper dan layak," ujar Anjas kepada SINDOnews, Senin (12/7/2024).

Baca juga: Angela Tanoesoedibjo Jadi Ketum Perindo, Eep: Anak Muda Diberi Kesempatan Bentuk Postur Partai

Menurutnya, pemerintah harus memitigasi risiko yang mungkin muncul atas dugaan kebocoran tersebut dan membenahi sistem keamanan data warga negaranya secara serius, agar kejadian serupa tidak terulang.

"Artinya, permasalahan ada di perbaikan kualitas SDM dan pihak vendor. Yang di mana pemilihan vendor tidak pernah menerapkan meritokrasi dalam pemilihan vendor," jelasnya.

Sebagai informasi, BKN telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data tersebut.