JAKARTA - Kecam tindakan represif polisi saat membubarkan pendemo RUU Pilkada, aktivis dan akademisi mendatangi Mabes Polri. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bertanggung jawab atas tindakan brutal aparat kepolisian terhadap demonstran di berbagai kota.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, menyampaikan keprihatinan terkait kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Romo Benny menekankan pentingnya Polri sebagai alat negara yang tidak diskriminatif dan harus melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang.

Tokoh perempuan Zumrotin berharap Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat agar semakin dicintai. Tunggal Pawestri, perwakilan mahasiswa yang ditahan meminta agar rekan-rekannya segera dibebaskan dan barang-barang yang tertinggal dikembalikan.

Baca juga: Jokowi Minta Pendemo RUU Pilkada yang Masih Ditahan Segera Dibebaskan

Todung Mulya Lubis mengusulkan forum reguler antara Kapolri dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan komunikasi dan memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan kepolisian.

Baca juga: Kesaksian Jenderal Kopassus saat Timtim Lepas dari Indonesia, Suasana Mencekam, 2 Kubu Saling Bunuh

Kadiv Propam Polri Inspektur Jenderal Abdul Karim menegaskan Kapolri terbuka terhadap aspirasi masyarakat, dan setiap masukan sangat berarti. “Polri berkomitmen menindaklanjuti laporan tindakan tidak tepat oleh anggotanya, memastikan setiap tindakan sesuai dengan prinsip keadilan dan profesionalisme,” katanya.

Dialog ini ditutup oleh Korsahli dengan ucapan terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan untuk kebaikan bangsa dan negara, serta sebagai pertimbangan bagi Kapolri dalam menentukan kebijakan ke depan.