JAKARTA - Susu ikan belakangan menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan.

Hal ini lantaran susu ikan menjadi salah satu pilihan dalam program penyediaan makan siang gratis yang diusung Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sempat disebutkan juga bahwa susu ikan menjadi susu alternatif pengganti susu sapi.

Susu ikan merupakan produk inovasi anak bangsa yang pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Koperasi dan UKM. Lantas, benarkah susu ikan bisa menjadi pengganti atau alternatif dari susu sapi?

Baca Juga: 9 Manfaat Susu Ikan bagi Kesehatan, Inovasi Program Makan Siang Gratis

Konsultan dan ahli gizi Dr. Rita Ramayulis menegaskan, sebenarnya susu ikan tidak bisa disamakan dengan susu sapi. Karena keduanya memiliki kandungan dan bahkan gizi yang berbeda. Namun, ia tak menampik jika susu ikan memang bisa dibuat menyerupai susu sapi dengan proses tertentu.

“Tentu nggak bisa digantikan ya. Karena keduanya dari bahan yang berbeda. Kandungan gizi yang berbeda juga. Tapi kalau sudah diproses secara industri itu dia bisa dibikin menyerupai susu sapi. Tentu saja bisa,” ujar Dr. Rita saat dihubungi MNC Portal, Rabu (11/9/2024).

Namun, Dr. Rita menilai, hal tersebut seharusnya tak perlu dilakukan. Mengingat, jika tujuan pemerintah untuk mencanangkan program makan bergizi, susu sebenarnya bukanlah prioritas alias satu-satunya. Pasalnya, definisi makanan bergizi yakni yang memiliki gizi seimbang yang didapatkan dari ragam makanan, bukan hanya dari susu.

“Tapi kan harusnya tidak perlu diusahakan menyerupai susu sapi. Karena dalam makanan gizi seimbang, kan nggak mesti harus berorientasi pada susu. Kan makanannya yang bagus itu adalah gizi seimbang, dan kalau untuk anak-anak tidak boleh kurang protein dan kalsium,” tuturnya.

Baca Juga: Apakah Aman Konsumsi Susu dengan Madu? Ini Manfaat dan Efek Sampingnya

“Nah pemenuhan protein dan kalsium itu kan bisa didapatkan dari ragam makanan. Tidak hanya dari susu tok,” lanjut dia.

Dr. Rita justru menyarankan pemerintah agar pemberian susu tersebut diselaraskan dengan edukasi terkait pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang bersifat ‘real food’ alias tidak melalui proses pengolahan industri.

“Jadi ketika kemudian ada salah satu program yang mengharuskan pemberian susu, lalu susu tidak tercukupi misalnya, harusnya programnya bisa diselaraskan dengan pangan lokal yang ada. Dengan pangan-pangan yang real food begitu ya,” tegasnya.

“Jadi tidak mesti harus dipaksakan membuat sesuatu yang menyerupai susu itu sendiri. Karena kalau disebutkan pengganti itu nggak tepat. Tapi kalau disebut sebagai oh dia salah satu minuman bergizi kok, untuk melengkapi makanan bergizi, itu boleh-boleh saja,” pungkas Dr. Rita.