JAKARTA - Pengamat infrastruktur dan tata kota Yayat Supriatna dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai pembenahan di sisi hulu lebih realistis dilakukan ketimbang membangun tanggul laut raksasa dari Jakarta - Gresik.

Yayat menyebutkan, pembangunan tanggul raksasa untuk mengantisipasi fenomena penurunan muka tanah itu memang membutuhkan pembiayaan yang tidak murah. Sedangkan kapasitas fiskal negara juga masih terbatas untuk membiayai program-program lain.

Baca Juga : PUPR Penurunan Muka Tanah di Jateng Capai 14 Cm Pertahun, Lebih Cepat Tenggelam dari Jakarta

"Sekarang kalau di pulau jawa, urgensinya apa nih membangun tanggul sepanjang itu (Jakarta - Gresik), apakah lebih baik kita memperbaiki ekosistem daratannya yang bermasalah," kata Yayat saat dihubungi MNC Portal, Selasa (24/9/2024).

Lebih lanjut Yayat menilai, revitalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, hingga pengendalian tata ruang yang dikuatkan lebih punya dampak langsung dalam memitigasi ancaman tenggelamnya pulau jawa di pesisir utara akibat banjir rob.

Lagi pula menurutnya, pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir pulau jawa itu juga tidak serta merta menjadi solusi atas fenomena penurunan muka tanah yang belakangan terjadi, serta ancaman tenggelamnya wilayah pesisir.

Sebab ada ongkos ekologis hingga geologis disamping biaya pembangunan yang harus dibayar kepada masyarakat. Misalnya perubahan bentang alam wilayah pesisir, sehingga terancamnya ekosistem yang ada di pesisir lautan.

Sebelumnya organisasi lingkungan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sempat merilis kajian dampak alami dari adanya pembangunan tanggul laut raksasa di pulau jawa. Pembangunan tanggul laut raksasa dinilai akan mempercepat kebangkrutan sosial sekaligus kebangkrutan ekologis Pulau Jawa karena memperluas kehancuran dari daratan ke pesisir, laut, dan pulau kecil.

Lebih jauh, pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menghancurkan wilayah laut atau perairan Pulau Jawa bagian utara yang selama ini menjadi wilayah tangkapan ikan ratusan ribu nelayan tradisional. Pasalnya, proyek ini akan membutuhkan pasir laut yang tidak sedikit.

Baca Juga : Perlakuan Tak Manusiawi, Media China Soroti Kerja Paksa di Pabrik Smelter Nikel Indonesia

Walhi menilai selama ini wilayah pesisir utara Jawa, mulai dari Banten sampai Jawa Timur, telah dibebani izin industri skala besar yang menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah secara cepat.

Jika Pemerintah ingin menghentikan penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa, maka solusinya bukan dengan membangun tanggul laut raksasa, tetapi dengan mengevaluasi dan mencabut berbagai izin industri besar di sepanjang pesisir utara Jawa.