JAKARTA - Menteri Koperasi (Menko) Budi Arie Setiadi melakukan rebranding koperasi lebih modern untuk membantu menumbuhkan ekonomi Indonesia 8% sesuai dengan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Caranya, koperasi akan lebih tanggap terhadap peluang ekonomi riil melalui koperasi produksi.

Menteri Koperasi Budi Arie mengatakan, koperasi produksi adalah jenis koperasi yang bidang usahanya membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersama-sama. Koperasi produksi nantinya bergerak di sektor riil seputar pangan, sandang, papan, hingga energi.

"Kita lakukan penguatan koperasi produksi, kita yakin koperasi bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo," kata Menteri Koperasi Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, ditulis Minggu (17/11/2024).

Baca Juga: LPDB-KUMKM Dorong Inovasi Koperasi dengan Pertanian, Peternakan, dan Kopontren

Adapun koperasi produksi bisa memproduksi pakaian anak-anak di usia 0-12 tahun. Tak hanya itu, Menteri Koperasi Budi Arie juga mendorong koperasi menyediakan bahan baku untuk pembangunan rumah rakyat.

Di bawah kepemimpinan Menteri Koperasi Budi Arie, Kementerian Koperasi (Kemenkop) juga berupaya untuk melakukan produksi minyak untuk rakyat sebagai bagian dari hilirisasi sawit dan menghadirkan alternatif minyak berkualitas. Koperasi produksi juga berperan aktif untuk menjadi pemasok bahan baku dalam program-program strategis pemerintah.

Baca Juga: 6 Fakta Menarik Budi Arie, Ketum Projo yang Jadi Menteri di Dua Era Presiden Berbeda

Suplai susu misalnya, kata Menteri Koperasi Budi Arie, akan dipasok oleh koperasi dengan sebaik-baiknya. Ia meyakini gebrakan rebranding koperasi akan mewujudkan kebangkitan koperasi yang hilirnya akan bermuara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, badan usaha koperasi saat ini harus terlibat aktif di dalam proses industri dan juga pengolahan. Kemenkop di bawah kepemimpinan Budi Arie, kata dia, akan lebih memperkuat peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk membiayai kebutuhan pembiayaan koperasi produksi.