JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dan Badan Gizi Nasional bakal membentuk Project Management Office (PMO) alias satuan tugas untuk mengoordinasikan tugas perusahaan pelat merah dalam program Makan Bergizi Gratis ( MBG ). Melalui satgas ini, BUMN akan terlibat dalam program MBG dimana perannya disesuaikan dengan wilayah.

Erick Thohir meminta BUMN ambil bagian mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti MBG. Langkah pembentukan satgas ini bertujuan memperluas cakupan penerima manfaat program MBG.

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Dipastikan Masuk APBN 2025, Anggarannya Rp71 Triliun

"Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor termasuk kontribusi aktif BUMN dalam program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan BUMN memiliki peran strategis sesuai bidangnya," ujar Erick, dikutip Minggu (26/1/2024).

Erick mencontohkan PT PLN (Persero)yang diminta menyiapkan infrastruktur listrik yang andal sebagai sumber energi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG, termasuk menjangkau desa-desa. PLN menyuplai listrik di 238 titik Dapur MBG di 31 provinsi dengan total kebutuhan daya lebih dari 4 Megavolt Ampere (MVA).

Baca Juga: Pemda Ikut Terlibat MBG, Komisi IV: Wujud Nyata Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Desa

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, BUMN kelistrikan itu mendukung penuh pelaksanaan MBG. "Seluruh unit kami siap mendukung pelaksanaan program MBG. Seluruh petugas kami sudah memastikan keandalan listrik di setiap titik, baik itu di fasilitas produksi makanan bergizi, fasilitas penyimpanan hingga lokasi distribusi," tegas Darmawan.

Dia mencatat, proyeksi beban puncak nasional tertinggi sepanjang 2025 mencapai 50,1 Gigawatt (GW) dengan daya mampu pasok sebesar 52,9 GW, sehingga kondisi sistem kelistrikan nasional masih sangat aman. Artinya, kebutuhan listrik di lokasi SPPG atau Dapur MBG dipastikan dapat terpenuhi.