JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara ( Kemen ATR/BPN ) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB ) memaparkan hasil rekonstruksi anggaran di lembaganya saat rapat bersama Komisi II DPR. Kementerian ATR/BPN pangkas anggaran Rp2 triliun, sementara PAN RB Rp184 miliar.

"Bahwa pagi kita sebelum ada efisiensi sebesar Rp6.454.781.052.000. Kita mendapatkan kena efisensi sebanyak Rp2.011.800.000.000, atau ekuivalen dengan 31,17%," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Dengan begitu, kata Nusron, sisa anggaran di kementeriannya tersisa Rp4 triliun. "Sehingga sisa dana yang masih ada adalah Rp4.442.981.052.000," katanya.

Sementara itu, Kemenpan RB juga melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp184 miliar. "Kementerian PANRB perlu melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp184.900.000.000, dari pagu awal sebanyak Rp392.980.127.000," kata Menpan RB Rini Widyantini.

Dengan adanya efisiensi, sisa anggaran di Kemenpan RB sebesar Rp259 miliar atau secara rinci Rp259.951.758.000. "Sehingga anggaran setelah efisiensi adalah Rp259.951.758.000. Efisiensi ini tentunya tidak termasuk belanja pegawai, sehingga pagu Kemenpan RB setelah rekonstruksi menjadi Rp75.051.758.000," katanya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi untuk kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Baca juga: Imbas Efisiensi Anggaran, MK Hanya Bisa Gaji Pegawai hingga Mei 2025