JAKARTA - Peserta aksi Indonesia Gelap enggan membubarkan kawasan Patung Kuda, Monas Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) malam. Massa aksi justru memblokade dan pembakaran barrier plastik.

Berdasarkan pantauan di lokasi, barier plastik yang dibakar sebelumnya digunakan untuk menutup Jalan Medan Merdeka Barat. Titik pembakaran berada di Bundaran Air Mancur Thamrin dekat lokasi aksi.

Akibat pembakaran itu, pengendara dari MH Thamrin terpaksa tak bisa melintasi jalan tersebut. Sebab massa aksi masih berkumpul di sekitar penyalaan api. Tak hanya satu titik, barier plastik juga dibakar oleh massa di bawah JPO depan Patung Kuda. Lokasi itu menjadi titik api pertama yang dinyalakan peserta aksi.

Baca juga: Unjuk Rasa Indonesia Gelap Memanas, Massa Aksi Bakar Barrier Plastik dan Lempari Petugas

Sekadar informasi, Koalisi Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan dalam aksi massa yang bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini dimulai pukul 14.00 WIB dengan long march dari Taman Izmail Marzuki (TIM) menuju Istana Negara sebagai titik pusat aksi.

Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Unjuk Rasa Indonesia Gelap Memanas, Massa Aksi Bakar Barrier Plastik dan Lempari Petugas

Peserta aksi menyoroti berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak masyarakat, mulai dari pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik yang timpang.

Berikut ini tuntutan pengunjuk rasa Indonesia Gelap:

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara.

2. Cabut PSN bermasalah: wujudkan reforma agraria sejati

Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak UU Minerba

Revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.

4. Hapuskan Multifungsi TNI

Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.

5. Sahkan RUU Masyarakat Adat

Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Evaluasi Inpres No. 01 Tahun 2025

Instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis.

Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen dan kesejahteraan dosen.

Akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dan lindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset.

Korupsi adalah hal mendesak, dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan

Revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah pengawasan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih

Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat bermasalah.

12. Tolak Revisi Peraturan DPR Tentang Tata Tertib

Revisi Tatib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan DPR.

13. Reformasi Polri

Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.