MANILA - Satu pesawat yang membawa mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah meninggalkan Manila, beberapa jam setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah yang menuduhnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas "perang melawan narkoba" yang mematikan.

Pria berusia 79 tahun itu ditahan polisi tak lama setelah kedatangannya di bandara internasional ibu kota dari Hong Kong pada Selasa pagi (11/3/2025).

Presiden saat ini Ferdinand Marcos Jr mengonfirmasi Duterte telah meninggalkan wilayah udara Filipina, dalam perjalanan menuju Den Haag di Belanda, tempat ICC berkantor pusat.

Sebelumnya, putrinya Sara, yang mengatakan akan menemaninya ke Den Haag, mengatakan ayahnya "dipaksa" dikirim ke sana.

Duterte tidak menyampaikan permintaan maaf atas tindakan keras antinarkoba yang brutal, yang menyebabkan ribuan orang terbunuh saat dia menjadi presiden negara Asia Tenggara tersebut dari tahun 2016 hingga 2022, dan wali kota Davao sebelumnya.

Setelah ditangkap pada hari Selasa, dia mempertanyakan dasar surat perintah tersebut, dengan bertanya, "Kejahatan apa (yang) telah saya lakukan?" dalam video yang diunggah daring oleh putrinya Veronica Duterte.

"Jika saya melakukan dosa, tuntut saya di pengadilan Filipina, dengan hakim Filipina, dan saya akan membiarkan diri saya dipenjara di negara saya sendiri," tegas dia dalam video berikutnya.

Menanggapi penangkapannya, satu petisi diluncurkan atas namanya di Mahkamah Agung, mendesak mereka tidak memenuhi permintaan tersebut.

Dalam petisi tersebut, Duterte mendesak pengadilan untuk menahan diri dari "menegakkan atau membantu menegakkan surat perintah yang dikeluarkan ICC... dan untuk menangguhkan semua bentuk kerja sama dengan ICC selama kasus tersebut masih berlangsung."

Menurut pernyataan dari juru bicara pengadilan, mantan presiden tersebut juga menyerukan deklarasi bahwa penarikan diri Filipina dari ICC pada tahun 2019 "secara efektif mengakhiri" yurisdiksinya atas negara dan rakyatnya.

ICC mengatakan masih memiliki kewenangan di Filipina atas dugaan kejahatan yang dilakukan sebelum negara itu menarik diri sebagai anggota.

Beberapa pendukung Duterte berunjuk rasa di gerbang Pangkalan Udara Villamor, di dalam kompleks bandara, tempat mantan presiden itu dibawa setelah penangkapannya.

Media pemerintah mengatakan lebih dari 370 polisi telah dikerahkan di sana dan ke "lokasi-lokasi penting" lainnya untuk memastikan kedamaian tetap terjaga.

Sementara para pendukungnya mengkritik penangkapan itu, para aktivis menyebutnya sebagai "momen bersejarah" bagi mereka yang tewas dalam perang narkoba yang dilakukannya dan keluarga mereka, menurut Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia di Filipina (ICHRP).

"Lengkungan alam semesta moral itu panjang, tetapi hari ini, ia telah condong ke arah keadilan. Penangkapan Duterte adalah awal dari pertanggungjawaban atas pembunuhan massal yang menandai pemerintahannya yang brutal," tegas Ketua ICHRP Peter Murphy.

Duterte berada di Hong Kong untuk berkampanye dalam pemilihan paruh waktu mendatang pada 12 Mei, di mana dia berencana mencalonkan diri lagi sebagai wali kota Davao.

Rekaman yang ditayangkan di televisi lokal menunjukkan dia berjalan keluar dari bandara menggunakan tongkat.

Pihak berwenang mengatakan dia dalam "kesehatan yang baik" dan dirawat oleh dokter pemerintah.

"Apa dosa saya? Saya melakukan segalanya demi perdamaian dan kehidupan yang damai bagi rakyat Filipina," ujar dia kepada kerumunan ekspatriat Filipina yang bersorak sebelum meninggalkan Hong Kong.

“Penangkapan Duterte menandai awal babak baru dalam sejarah Filipina," ujar ilmuwan politik Filipina Richard Heydarian.

"Ini tentang supremasi hukum dan hak asasi manusia," papar dia.

Heydarian menambahkan pihak berwenang telah menangkap Duterte segera di bandara alih-alih membiarkan masalah ini berjalan melalui pengadilan setempat untuk "menghindari kekacauan politik".

"Para pendukung Duterte berharap mereka bisa mengamuk dalam hal demonstrasi publik dan (menggunakan) segala macam taktik menunda... (untuk) menunda-nunda sampai surat perintah penangkapan kehilangan momentum," ungkap dia.

Tuntutan keadilan dalam perang narkoba Duterte berjalan "sejalan" dengan kepentingan politik penggantinya, Presiden Ferdinand Marcos Jr, menurut Heydarian.

Keluarga Duterte dan Marcos membentuk aliansi yang tangguh dalam pemilihan umum terakhir tahun 2022, di mana bertentangan dengan keinginan Duterte yang lebih tua, putrinya Sara mencalonkan diri sebagai wakil presiden Marcos Jr alih-alih menggantikan jabatan ayahnya.

Hubungan itu terurai di depan publik dalam beberapa bulan terakhir karena kedua keluarga mengejar agenda politik yang berbeda.

Marcos awalnya menolak bekerja sama dengan penyelidikan ICC, tetapi karena hubungannya dengan keluarga Duterte memburuk, dia mengubah pendiriannya, dan kemudian mengindikasikan Filipina akan bekerja sama.

Perang Melawan Narkoba

Duterte menjabat sebagai wali kota Davao, kota metropolitan selatan yang luas, selama 22 tahun dan menjadikannya salah satu kota teraman di negara itu dari kejahatan jalanan.

Dia memanfaatkan reputasi kota yang damai dan tertib untuk menampilkan dirinya sebagai politisi anti kemapanan yang tegas dan memenangkan pemilihan umum 2016 dengan telak.

Dengan retorika yang berapi-api, dia mengerahkan pasukan keamanan untuk menembak mati tersangka narkoba.

Lebih dari 6.000 tersangka ditembak mati oleh polisi atau penyerang tak dikenal selama kampanye, tetapi kelompok hak asasi manusia mengatakan jumlahnya bisa lebih tinggi.

Baca juga: Mengapa Duterte Sangat Populer di Filipina dan Dikutuk Barat?