JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK}menilai penerapan kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bagi negara mitra dagang lebih banyak mengandung unsur politik.

Menurut dia kebijakan proteksionisme perdagangan internasional AS ini cukup dominan oleh unsur politiknya lantaran ditetapkan oleh negara. Menurutnya, aksi Trump yang menghebohkan banyak negara itu untuk memperkuat daya saing AS.

"Impor itu berdasarkan komoditas, ini yang dilakukan negara. Jadi ini lebih banyak unsur politik, karena negara yang kenakan," ujar JK saat ditemui di kediamannya kawasan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2025).

"Jadi ini punya sifat emosional, jadi punya unsur politis," jelasnya.

Baca Juga: Tarif Trump Ancam Ekonomi Indonesia, Bisa Jadi Malapetaka Nasional

JK memandang, pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk merespon kebijakan Donald Trump. Kendati, Indonesia tidak terlalu khawatir soal itu.

"Trump mengisi media di seluruh dunia, saya ingin menggambarkan situasi agak berbeda, perdagangan itu bagaimana. Kalau kita bicara kita utamakan dulu Indonesia, efeknya, yang diatur diterbitkan oleh AS ialah tarif bea masuk impor," paparnya.

Baca Juga: Perang Dagang Mencekam, China Balas Tarif Impor 34% untuk Semua Barang dari AS

Adapun, tarif resiprokal yang diterapkan AS berkisar antara 10-39%. Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tarif resiprokal sebesar 32%. Sementara, China 34%, EU 20%, Vietnam 46%, India 26%, Jepang 24%, Thailand 36%, Malaysia 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%.