JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung geram dengan Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) yang membongkar tenda demonstran penolak Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( UU TNI ) di depan Gedung DPR pada Rabu (9/4/2025) tapi membiarkan parkir liar menjamur terutama di kawasan Tanah Abang. Pramono menyentil Satpol PP.

"Untuk parkir liar yang seperti itu, maka itulah tugas Satpol PP. Bukan mindahin orang yang mau demonstrasi pakai kemah. Bahkan kemarin yang di depan kantor saya kemah mau sebulan juga enggak apa-apa," ujar Pram di Balai Kota Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

Satpol PP, kata dia, tak seharusnya mengurusi urusan yang bukan menjadi tugasnya. Salah satu wilayah parkir liar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini viral di media sosial karena juru parkir liar mematok sebesar Rp60 ribu untuk parkir mobil.

Baca juga: Pramono Ingin Benahi Fasilitas Olahraga dan Gabungkan 3 Taman di Jaksel

"Jadi itulah karakter yang kemudian ditunjukkan oleh Pemerintah DKI bahwa yang namanya demokrasi dijaga, tetapi tidak boleh yang bukan tugasnya diurusin. Kami akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menertibkan parkir di mana-mana," tuturnya.

Baca juga: Tenda Aksi Tolak RUU TNI di Kawasan DPR Digusur, Satpol PP: Di Atas Trotoar, Pejalan Kaki Tidak Bisa Lewat!

Dia menerangkan, pihaknya bakal bekerja sama dengan aparat berwenang, khususnya kepolisian dalam menertibkan parkir liar di Jakarta. Terlebih, persoalan parkir di Jakarta merupakan salah satu sumber penghasilan luar biasa bagi siapa pun yang mengelolanya.

"Jadi salah satu tugas utama Satpol PP bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, menata urusan perparkiran. Saya juga baru tahu parkir di Jakarta ini merupakan sumber penghasilan yang luar biasa bagi pengelola siapa pun pengelola itu," jelasnya.

"Saya sudah sampaikan di dalam rapat internal kami. Contoh, Pasar Kramat Jati, luasnya 15 hektare. Ternyata semua orang berkeinginan untuk mengelola parkir di sana, termasuk Tanah Abang," pungkasnya.