floating-Trump Bakal Kenakan...
Trump Bakal Kenakan Tarif Impor Panel Surya 3.521% dari 4 Negara Asia Tenggara
Trump Bakal Kenakan...
Trump Bakal Kenakan Tarif Impor Panel Surya 3.521% dari 4 Negara Asia Tenggara
Selasa, 22 April 2025 - 20:57 WIB
JAKARTA - Kementerian Perdagangan Amerika Serikat (AS) berencana mengenakan tarif hingga 3.521% pada impor panel surya dari empat negara Asia Tenggara. Sebelumnya AS melakukan penyelidikan yang dimulai setahun lalu ketika beberapa produsen panel surya meminta pemerintahan Presiden Joe Biden untuk melindungi bisnisnya di AS.

Tarif impor yang diusulkan menargetkan beberapa perusahaan yang berasal dari Kamboja, Thailand, Malaysia dan Vietnam, sebagai respons atas tuduhan subsidi dari China dan dumping produk murah yang tidak adil di pasar AS.

Sebuah lembaga pemerintah AS yang terpisah, Komisi Perdagangan Internasional, akan mencapai keputusan akhir tentang tarif baru pada bulan Juni 2025, mendatang. Bea masuk dan anti-dumping bervariasi antara perusahaan dan negara tempat produk mereka dibuat.

Baca Juga: Pengusaha China Ejek Tarif Trump: Barang Mewah di AS Dibuat dengan Cost Murah

Beberapa eksportir panel surya di Kamboja bakal menghadapi bea masuk tertinggi yakni sebesar 3.521%, lantaran dinilai kurang operatif terkait penyelidikan Departemen Perdagangan. Sedangkan produk buatan Malaysia oleh pabrikan China, Jinko Solar bakal dikenakan bea terendah yaitu lebih dari 41%.

Perusahaan lain yang berbasis di China, Trina Solar menghadapi tarif 375% untuk produk yang dibuatnya di Thailand. Seperti dilansir BBC News, belum ada pernyataan dari perusahaan terkait tarif impor AS untuk panel surya.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan China telah memindahkan operasional meraka ke Asia Tenggara, dalam upaya menghindari tarif yang dikenakan sejak awal masa jabatan pertama Presiden AS Donald Trump.

Temuan Departemen Perdagangan AS disambut baik oleh Komite Perdagangan Aliansi Amerika untuk Manufaktur Surya yakni sekelompok produsen yang meminta pemerintah AS untuk melakukan penyelidikan.

"Ini adalah kemenangan yang menentukan bagi manufaktur Amerika dan menegaskan apa yang telah lama kita ketahui: bahwa perusahaan tenaga surya yang berkantor pusat di China telah menipu sistem," kata Tim Brightbill, penasihat utama Aliansi.

Pada tahun 2023, Amerika mengimpor hampir USD12 miliar terkait peralatan surya dari empat negara tersebut, menurut angka US Census Bureau.

Sementara tarif yang direncanakan kemungkinan akan membantu produsen panel surya AS, tarif tersebut juga dapat berarti biaya tambahan bagi bisnis dan konsumen yang mendapat manfaat dari ketersediaan produk tenaga surya yang lebih murah.

Retribusi tersebut akan dikenakan di atas tarif lain yang sudah diluncurkan oleh pemerintahan Trump.

Rencana tarif mencuat hanya beberapa hari setelah Presiden China, Xi Jinping menyelesaikan tur ke Vietnam, Malaysia dan Kamboja. Kunjungan Xi Jinping bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan kawasan itu dan mendorong negara-negara tersebut untuk melawan apa yang disebutnya "intimidasi sepihak" oleh AS.

Trump sejauh ini telah mengenakan pajak hingga 145% atas impor dari China. Sedangkan negara-negara lain menghadapi tarif AS sebesar 10% hingga Juli.

Pemerintahan AS mengatakan pekan lalu bahwa ketika tarif baru ditambahkan ke tarif yang sudah ada, pungutan pada beberapa barang China bisa mencapai 245%. Baca Juga: China Respons Tarif 245% Trump: Kami Tidak Takut Perang

Di sisi lain China telah membalas dengan pajak 125% pada produk dari AS dan bersumpah bakal bertarung dalam perang tarif "berjuang sampai akhir".
(akr)
Baca Berita
Dengarkan Selanjutnya :
Tarif Trump 18% Mengancam...
Tarif Trump 18% Mengancam Komoditas Unggulan Nasional, RI Rayu AS Minta Pengecualian
Buntut Dugaan Kerja...
Buntut Dugaan Kerja Paksa, Indonesia Terancam Digetok Tarif Baru dari AS
China Komitmen Borong...
China Komitmen Borong Produk Pertanian AS Senilai Rp301 Triliun hingga 2028
Demi Gencatan Dagang...
Demi Gencatan Dagang Berlanjut, China Beri Sinyal Terima Kenaikan Tarif AS
ART RI-AS Dinilai Tidak...
ART RI-AS Dinilai Tidak Mencerminkan Prinsip Timbal Balik, Indonesia Tanggung Beban Lebih Besar