MALANG - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan pihaknya sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya memastikan masyarakat Jatim mendapatkan akses yang adil dan tepat sasaran terhadap Program Keluarga Harapan (PKH).

Khofifah menjalin sinergi erat bersama Kementerian Sosial. Khofifah mengintegrasikan program yang bertujuan mengurangi kemiskinan ekstrem secara bertahap, tetapi pasti.

“Saya bersyukur karena Ibu Gubernur (Khofifah) bersama para bupati dan wali kota menunjukkan keseriusan menjalankan visi Presiden Prabowo,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Universitas Negeri Malang (UNM), Malang, Jumat (2/5/2025). Baca juga: Gelar Retreat untuk Pejabat Pemprov Jatim di Pusdik Arhanud, Khofifah: Bangun Sinergi OPD

PKH sebagai program prioritas yang menuntut kerja sama lintas sektor. Pemerintah pusat, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah harus berada dalam satu frekuensi untuk mewujudkan dampak nyata.

“Kita ingin menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo agar program peningkatan kesejahteraan sosial bisa disinergikan antara kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah,” tegasnya.

Langkah Khofifah dalam mengharmoniskan kebijakan daerah dengan pusat dianggap strategis untuk kemajuan Jatim. Kolaborasi semacam ini dipercaya mampu mempercepat proses pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara ekonomi.

Pemprov Jatim menargetkan kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga 0% pada 2026. Lebih jauh lagi, angka kemiskinan diharapkan turun di bawah 5% pada 2029. “Caranya dengan berbagai cara, di antaranya menyelenggarakan sekolah rakyat,” jelas Gus Ipul.

Program seperti sekolah rakyat jadi contoh nyata pendekatan baru berbasis pemberdayaan. Pendidikan tak lagi sebatas ruang kelas, tetapi alat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Baca juga: Siapa Calon Guru di Sekolah Rakyat? Gus Ipul Beri Bocoran Ini

Inisiatif tersebut kini mendapat payung hukum melalui Inpres No 8/2025. Presiden Prabowo mendorong semua lini pemerintahan untuk bekerja bersama demi satu tujuan besar menekan kemiskinan.

“Cukup jelas dengan terbitnya Inpres No 8/2025. Itu adalah langkah strategis Presiden untuk membimbing seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar bekerja bersama-sama mengatasi kemiskinan,” tandasnya.