JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus mengawal kedaulatan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya nikel dan minyak bumi.

Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam diskusi bertajuk “Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia” yang digelar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Abdul Rahman menyatakan bahwa sikap pemerintah yang tetap mempertahankan kebijakan penghentian ekspor bijih nikel sejak 2020 menunjukkan tekad untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

“Apa yang disampaikan Menteri Bahlil mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan nasional. Kami mendukung upaya menjaga kedaulatan sumber daya alam dan memastikan nilai tambah dapat dinikmati di dalam negeri,” ujarnya, Jumat (9/5/2025).

Baca juga: Bahlil Pilih Naikkan Kursi Partai ketimbang Targetkan Golkar Jadi Capres-Cawapres 2029

Abdul Rahman menilai gugatan dari negara-negara maju terhadap kebijakan tersebut menunjukkan masih kuatnya kepentingan luar untuk mempertahankan pola lama perdagangan bahan mentah.

“Paradigma lama yang hanya menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah perlu diakhiri. Ini momentum untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional,” tambahnya.

Selain itu, Abdul Rahman juga memberikan perhatian terhadap strategi baru Bahlil sebagai Menteri ESDM dalam memenuhi target lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Kebijakan Bahlil Soal Sumur Minyak Ilegal Dorong Kepastian Hukum dan Keterlibatan UMKM

“Langkah strategis seperti identifikasi sumber baru di Natuna memberi harapan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan memperluas basis produksi domestik,” kata mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Menurut Abdul Rahman, strategi hilirisasi dan penguatan sektor energi harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi jangka panjang, bukan sekadar program sektoral.

“Hilirisasi adalah bagian dari agenda besar restrukturisasi ekonomi nasional. Diperlukan kesinambungan kebijakan dan pengawasan yang konsisten agar manfaatnya dirasakan secara luas,” ucapnya.