JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan tambahan anggaran kementerian sebesar Rp2,3 triliun pada tahun 2021. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, di Jakarta.

(Baca Juga: Biar Enggak Resesi, Sri Mulyani Kebut Belanja Pemerintah )

Menurutnya tambahan anggaran itu untuk pemulihan ekonomi nasional dan percepatan transformasi digital. "Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,3 triliun di 2021 yang disajikan dalam tiga kelompok. Seperti untuk memenuhi kekurangan tunjangan kinerja, penambahan PTSL untuk peta bidang, dan dukungan untuk food estate," ujar dia, Senin (7/9/2020).

Kemudian, lanjut dia, tambahan anggaran ini untuk memenuhi kegiatan prioritas pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, penanganan permasalahan tata ruang Jabodetabek, Puncak, dan Cianjur. "Dan untuk mendukung transformasi digital melayani dengan anggaran sebesar Rp1 triliun," kata dia.

(Baca Juga: Erick Thohir Curcol Anggarannya Paling Minim dari Seluruh Kementerian Jokowi-Amin )

Dia juga menjelaska,n tambahan anggaran itu juga digunakan untuk penambahan kekurangan tunjangan kinerja, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta kegiatan pendukung food estate sebesar Rp1,079 triliun.

"Lalu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online Single Submission (OSS) dan Project Management Office (PMO) pemetaan ruang kawasan Jabodetabek Punjur sebesar Rp240 miliar," tandas dia.