JAKARTA - ‎Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) mengambil sikap tegas terhadap revisi UU Lalu Lintas yang sedang jadi pembahasan. Keberlangsungan ekosistem transportasi online harus tetap terjaga. Jangan rusak dengan regulasi yang keliru arah.

‎Selama ini pihaknya telah memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan langsung kepada aplikator, mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan driver baik anggota ORASKI maupun mitra individu lainnya.

Baca juga: ORASKI Perjuangkan Kesejahteraan Pengemudi Online, Tolak Intervensi Berlebihan

ORASKI menilai revisi UU Lalu Lintas sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan semata-mata perubahan status atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing.

“Kami ingin keberlangsungan ekosistem transportasi online tetap terjaga. Jangan rusak dengan regulasi yang keliru arah. Kami ingin solusi jangka panjang, bukan sensasi jangka pendek,” kata Ketua Umum ORASKI Fahmi Maharaja di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Dia percaya keberlangsungan sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi proporsional, serta keterlibatan nyata dari para pelaku utamanya yakni mitra pengemudi.

Pihaknya akan terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif, tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah dibangun bersama.

ORASKI juga enggan mengikuti aksi demonstrasi hari ini, Selasa (20/5/2025). Hal ini sejalan dengan sikap jutaan mitra pengemudi online lainnya yang memilih tetap on-bid demi menghidupi keluarga daripada mengikuti mobilisasi politik yang tidak mencerminkan aspirasi asli pengemudi.

Menurut Fahmi, kesejahteraan pengemudi harus diperjuangkan melalui pendekatan konstruktif dan rasional, bukan dengan mobilisasi politik atau tekanan jalanan yang bisa mengganggu stabilitas ekosistem transportasi online.

Pada prinsipnya, dia mendukung setiap upaya meningkatkan kesejahteraan driver online, namun tidak menyetujui usulan DPR terkait pembatasan potongan aplikasi maksimal 10%.