JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menangguhkan sementara penerbitan visa pelajar dan pertukaran pelajar, termasuk visa F, M, dan J. Kebijakan ini diumumkan oleh US Secretary of State, Marco Rubio, sebagai bagian dari pengetatan kebijakan imigrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Keputusan ini sontak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelajar internasional, termasuk mahasiswa Indonesia yang telah memperoleh letter of acceptance (LoA) dan beasiswa dari program Kemendiktisaintek untuk melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat.

Baca juga: Mahasiswa RI Terancam Gagal Kuliah di AS, Ini Langkah Kemendiktisaintek

Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek), dalam pernyataan resminya merespons cepat kebijakan tersebut.

Ia mengimbau para pelajar Indonesia yang saat ini sudah berada di Amerika Serikat dengan visa F, M, atau J untuk tidak bepergian ke luar wilayah AS hingga ada kejelasan lebih lanjut terkait status visa mereka.

Baca juga: 87 Mahasiswa Indonesia Terancam Diusir dari Universitas Harvard, Ini Respons Kemlu

“Untuk adik-adik dan rekan-rekan yang telah menerima letter of acceptance dan beasiswa dari Kemendiktisaintek, kami sedang mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelanjutan studi kalian," katanya, dikutip dari Instagram Kemendiktisaintek, Kamis (29/5/2025)

Menurutnya, pemerintah tengah membuka dua jalur alternatif:

1. Menjajaki peluang studi ke negara tujuan lain yang juga memiliki universitas unggulan, dan

2. Membuka opsi studi di kampus-kampus terbaik dalam negeri, agar tidak ada penerima beasiswa yang tertunda masa belajarnya.

Baca juga: Trump Melarang Universitas Harvard Terima Mahasiswa Asing

Ia menegaskan, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi di bawah kepemimpinan Menteri Brian Yuliarto terus bekerja keras dan bergerak cepat demi menjamin masa depan akademik para penerima beasiswa.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada kejelasan mengenai kapan larangan ini akan dicabut. Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi dengan pihak Kedutaan Besar AS untuk mendapatkan informasi dan solusi terbaik bagi mahasiswa Indonesia terdampak.