JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia enggan memberikan komentar terkait pembatalan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk periode Juni - Juli 2025. Saat ditemui dalam acara Human Capital Summit 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa (3/6/2025), Bahlil menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti kebijakan itu.

Ia pun menyarankan agar pertanyaan diajukan kepada pihak yang sebelumnya telah mengumumkan rencana diskon tarif listrik tersebut. Sebelumnya disebutkan bahwa diskon setengah harga tarif listrik termasuk dalam daftar paket stimulus ekonomi terbaru, meski akhirnya tidak jadi diterapkan.

Baca Juga: Pemerintah Batal Kasih Diskon Tarif Listrik, Ternyata Ini Sebabnya

"Menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya dari awal kalian tanya, saya bilang saya belum mendapat konfirmasi. Dan belum kita tahu. Jadi jawaban saya begitu. Karena saya tidak tahu, saya juga jawab tidak tahu. Tanya kepada yang mengumumkan," ujar Bahlil.

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan, bahwa diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 1.300 VA mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025 batal diberikan.

Sebagai gantinya, pemerintah menambah besaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 untuk pekerja dan guru menjadi Rp600.000 dari sebelumnya hanya Rp300.000. Penambahan BSU ini dianggap akan membuat penyaluran insentif ke masyarakat lebih cepat ketimbang mengatur pemberian diskon listrik.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, alasan utama pembatalan pemberian diskon tarif listrik ini dikarenakan proses pendistribusiannya yang tergolong lebih panjang sehingga lebih lama sampai kepada masyarakat. Baca Juga: 6 Stimulus Ekonomi Meluncur 5 Juni 2025, Ada Diskon Tarif Listrik, Tol hingga Subsidi Upah

"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Kami memutuskan (diskon tarif listrik) tak bisa dijalankan," ujar Sri Mulyani.