WASHINGTON DC - Presiden AS Donald Trump dan miliarder teknologi Elon Musk beradu pendapat di media sosial pada hari Kamis atas perbedaan pendapat mereka mengenai RUU pemotongan belanja senilai USD1,6 triliun dan kekhawatiran akan resesi akibat tarif.

BACA JUGA - Hoaks Merajalela di Media Sosial

Trump, dalam sebuah posting di platform Truth Social, membela RUU-nya sebagai salah satu yang terbaik yang pernah disahkan oleh Kongres dan menepis kritik Musk.

"Saya tidak peduli jika Elon menentang saya, tetapi dia seharusnya sudah melakukannya beberapa bulan yang lalu. Ini adalah salah satu RUU Terhebat yang pernah disahkan oleh Kongres.

"Ini adalah pemotongan belanja yang memecahkan rekor, USD1,6 triliun dolar, dan pemotongan pajak terbesar yang pernah ada. Jika RUU ini tidak disahkan, akan ada kenaikan pajak sebesar 68 persen, dan keadaan akan jauh lebih buruk dari itu,''

"Saya tidak membuat kekacauan, saya di sini hanya untuk memperbaikinya. Ini menempatkan negara kita di jalur yang benar. Jadikan Amerika Hebat Lagi," tulis Trump.

Trump mengklaim dalam cuitan yang sama bahwa ia tidak mempermasalahkan pembelotan Musk, tetapi kritikan itu seharusnya sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu.

Musk, di sisi lain, melalui platform X, memperingatkan bahwa kebijakan Trump dapat menyebabkan resesi ekonomi.

Ia juga mengumumkan bahwa perusahaannya, SpaceX, akan mengakhiri penggunaan wahana antariksa Dragon menyusul pernyataan Trump tentang pembatalan kontrak pemerintah.

Perselisihan tersebut berdampak besar pada pasar saham ketika saham Tesla anjlok hingga 14,3 persen, menghapus sekitar USD150 miliar dalam nilai pasar.

Ketegangan ini meletus setelah Musk meluncurkan kampanye terbuka menentang RUU Pajak dan Pengeluaran Trump awal minggu ini, yang menurutnya akan membebani utang nasional.

Musk sebelumnya menyumbang lebih dari USD250 juta untuk kampanye pemilihan Trump dan pernah menjadi salah satu penasihat dekat presiden.

Saat mengumumkan pengunduran dirinya dari Washington, Musk merujuk pada aturan yang membatasi masa kerja kontraktor nonpemerintah hingga 130 hari setahun.