JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyurati Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka . Muzani mengaku dirinya belum melihat surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu.

Menurut Muzani, dia belum masuk kantor karena persiapan untuk Lebaran Iduladha 2025. "Saya belum masuk kantor sudah beberapa hari ini karena mau Lebaran (Iduladha) ini," kata Muzani singkat seusai salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan sebagai Wakil Presiden RI. Mereka mengirim surat kepada MPR, DPR, dan DPD untuk mempertimbangkan usulan tersebut. "Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian dikutip dari surat tersebut, Rabu (4/6/2025).

Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengatakan, surat itu sudah disampaikan ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin, 2 Juni 2025. Ia mengatakan, dalan surat yang dikirimkan tersebut, pihaknya mencoba menyampaikan pandangan hukum soal pemakzulan Gibran.

Baca Juga: Menakar Seberapa Serius Desakan Pemakzulan Gibran

Bimo mengatakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga siap dipanggil oleh DPR, DPD, MPR RI untuk menjelaskan surat tersebut. "Iya, jadi kita memang dalam artian itu surat isinya sama seperti yang tembusannya yang diterima, jadi isinya memang kita berusaha untuk menerapkan dari segi hukumnya untuk pemakzulan Gibran itu dan kemudian kita siap dari Forum Purnawirawan jika memang DPR mau rapat dengar pendapat untuk menjelaskan kembali ataupun untuk lebih memperjelas dari surat yang kita kirimkan ke mereka," ujarnya.

Ia menyampaikan, terdapat 8 poin sikap dalam surat itu. Salah satunya yang didorong adalah pemakzulan Gibran.

"Iya, harapannya ke depan kita dalam hal ini, ya untuk menyokong yang untuk pemakzulan Gibran dulu. Jadi itu yang kita ajukan ke DPR dan MPR dulu. Poinnya itu yang kita lakukan memang nomor 8 dulu," pungkasnya.