JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM diminta tidak masuk dalam aktivitas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Pasalnya sesuai perintah UU Nomor 25 Tahun 1992, Dekopin merupakan wilayah civil society yang tidak bisa dimasuki oleh negara.

"Kami minta Menkop dan UKM Teten Masduki fokus bekerja sesuai tupoksi. Mari lindungi bersama jangan masuk ke wilayah civil society Dekopin," ujar Koordinator Koperasi Pemuda Indonesia Bersatu (KPIB) Edi Faturahman, di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara: Sri Untari Sah Jadi Ketum Dekopin

Pihaknya meminta agar Teten Masduki menindak tegas apabila ada oknum anak buahnya yang ikut terlibat dalam kemelut Dekopin. Pihaknya meminta, semua pihak menghormati Dewan Koperasi Indonesia yang telah ditetapkan. "Jangan sampai terjadi perpecahan di Dekopin. Mari lindungi Dekopin yang sah dari Dekopin ilegal," tandas dia.

Pihaknya meminta Menteri Teten melakukan investigasi manakala anak buahnya ikut terlibat terjadinya kisruh di Dekopin. Sebagai informasi, tuntutan tersebut telah disampaikan saat melakukan aksi damai di depan Gedung Kemenkop UKM baru-baru ini.

Baca Juga: Jangan Ngiri Ya! Karyawan di DKI Jakarta Justru Paling Banyak Terima BLT

Menkop dan UKM Teten Masduki sebelumnya juga sempat menegaskan Dekopin adalah wilayah civil society yang tidak bisa dimasuki oleh negara. Hal itu telah sesuai dengan perintah UU Nomor 25 Tahun 1992. "Kita harus clear dulu. Munas itu wilayah Dekopin. Itu wilayah civil society," kata Teten.