JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat untuk memutuskan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) dari Rusia. Saat ini Presiden Prabowo sedang melakukan lawatan ke Rusia pada Senin malam (16/6/2025).

"Pada hari ini pemerintah dipimpin langsung oleh Bapak Presiden tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Baca juga: Presiden Prabowo Putuskan 4 Pulau yang Disengketakan Sah Milik Aceh

Prasetyo pun mengungkapkan dari hasil rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.

Dari hasil rapat, bahwa keempat Pulau yang menjadi sengketa yakni Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang sah milik Aceh sah menjadi milik Aceh.

"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen data-data pendukung dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemrrintah telah mengambil keputusan bahwa keempat Pulau, yaitu pulau panjang, kemudian pulau lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administrasif berdasarkan dokumen yang dimilki adalah pemerintah masuk wilayah administratif Provinsi Aceh," tegas Prasetyo.

Baca juga: 4 Pulau Sengketa Disahkan Jadi Milik Aceh, Ini Pertimbangan Pemerintah

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan bahwa rapat dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo lewat virtual.

"Alhamdulillah tadi berdasarkan zoom meeting dengan bapak Presiden telah disepakati, disaksikan Bapak Seskab," katanya.

Sebelumnya, Mendagri telah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 bahwa empat Pulau yang menjadi sengketa itu menjadi wilayah administratif Sumut. Namun, keputusan Mendagri ini menjadi polemik di masyarakat.

Merespons polemik ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun telah menggelar rapat. Bahkan, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan, kementeriannya dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori ini, tidak saja menimbang faktor geografis, tetapi juga ada data fakta historis, politis dan juga data-data sosial dan kultural.

"Nah dalam konteks itulah Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan seluruh instansi memperkaya data-data informasi yang didapat," kata Bima Arya.

"Dan perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Data atau Novum yang baru ini, tutur Wamendagri, akan dijadikan satu kelengkapan berkas untuk kemudian nantinya disampaikan kepada Mendagri, Tito Karnavian untuk kemudian diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh forum rapat lintas instansi ini, untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden," jelasnya.