JAKARTA - Penguatan ekonomi berbasis rakyat di Papua Barat melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus didorong oleh pemerintah. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah wujud nyata dari pendekatan kesejahteraan oleh negara.

Hal ini ditegaskan oleh Ferry Juliantono yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Nasional Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih dalam acara Dialog Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar di Manokwari, Papua Barat, Jumat (27/6/2025).

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Mochamad Lacitany, para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua Barat, pejabat Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan LPDB-KUMKM, serta tokoh nasional dan pelaku seni Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen.

Baca juga: ITB Dukung Koperasi Desa Merah Putih Berbasis Riset dan Teknologi

Dalam sambutannya, Ferry Juliantono menekankan bahwa pembentukan koperasi di desa dan kelurahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput. "Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah wujud nyata dari pendekatan kesejahteraan oleh negara. Ini cara kita menjadikan masyarakat Papua sebagai subjek, bukan objek, dari pembangunan ekonomi," katanya.

Ferry juga mengapresiasi capaian di Manokwari yang telah berhasil mencapai 100% pembentukan KopDes Merah Putih. Menurutnya, koperasi desa harus menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, dikelola secara profesional, dan menjadi ruang kolaborasi masyarakat untuk membangun kesejahteraan bersama.

Ia menambahkan, kehadiran koperasi berbasis desa ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas dan kedaulatan masyarakat lokal. Dengan pengelolaan yang transparan dan melibatkan semua pihak, koperasi dapat menjadi kekuatan baru dalam memperkuat Papua dari desa.

Program Koperasi Merah Putih ini diharapkan menjadi model pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong percepatan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia.