DAMASKUS - Pemimpin Suriah Ahmad al-Sharaa mungkin akan meninggalkan klaim negara itu atas kedaulatan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel dengan imbalan hubungan yang dinormalisasi dengan Zionis. Kabar itu diungkap media Lebanon.

Israel merebut sebagian besar wilayah seluas 1.800 kilometer persegi di Kegubernuran Quneitra Suriah selama perang tahun 1967 dan secara efektif mencaploknya pada tahun 1981.

Di tengah kekacauan selama naiknya al-Sharaa ke tampuk kekuasaan, pasukan Israel (IDF) merebut wilayah tambahan.

IDF juga telah melakukan beberapa serangan udara terhadap pasukan Suriah yang setia kepada pemerintah saat ini, yang menurut Israel dimaksudkan untuk melindungi penduduk Druze setempat, komunitas minoritas etnoreligius yang mendiami wilayah yang diperebutkan.

Siaran pers Lebanon LBCI melaporkan pada hari Senin (30/6/2025) bahwa kedua negara dapat menormalisasi hubungan sebagai bagian dari kesepakatan yang luas.

Berdasarkan kesepakatan yang diusulkan, Israel akan mengakui legitimasi al-Sharaa, menarik pasukan dari wilayah yang direbut sejak pengambilalihannya pada bulan Desember, dan menyetujui kehadiran militer Suriah di dekat perbatasannya dengan Israel dan Yordania, dengan batasan tertentu.

“Sebagai gantinya, Israel diharapkan untuk mengamankan kedaulatan penuh atas Dataran Tinggi Golan,” ungkap laporan LBCI, mengutip sumber yang mengetahui urusan Suriah.

Laporan tersebut menambahkan oposisi garis keras internal, termasuk dari Hayat Tahrir al-Sham, kelompok pejuang yang sebelumnya dipimpin al-Sharaa, dapat menggagalkan upaya tersebut.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengatakan pada hari Senin bahwa Israel akan mempertahankan kendali atas Dataran Tinggi Golan di bawah setiap pengaturan perdamaian di masa mendatang dengan Suriah.

Al-Sharaa telah mencari pengakuan internasional sejak menggulingkan Presiden Bashar Assad. Di bawah mantan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat bertujuan menyingkirkan Assad melalui kombinasi sanksi dan dukungan rahasia untuk kelompok bersenjata anti-pemerintah yang diberi label "pemberontak moderat."

Pada hari Senin, Presiden Donald Trump mencabut sebagian besar sanksi Amerika Serikat terhadap Suriah untuk memfasilitasi aliran bantuan asing bagi pembangunan kembali negara tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS! Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra Diberhentikan