JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan pendapatan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp165,3 triliun sepanjang 2024. Angka ini tumbuh sekitar 9% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp151,7 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan pertumbuhan pendapatan iuran ini turut didorong oleh peningkatan kolektibilitas iuran yang mencapai 99,17% pada 2024. Sebagai perbandingan, tingkat kolektibilitas iuran pada 2023 tercatat sebesar 98,62%.

"Peningkatan ini didorong oleh kemudahan pembayaran iuran melalui berbagai payment channel, termasuk autodebet dan platform digital lainnya," ujar Ghufron dalam acara Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/7).

Baca Juga: Andi Afdal: Tata Nilai Inisiatif Jadi Fondasi Transformasi Layanan JKN

Hingga kini, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan berbagai kanal pembayaran. Mulai dari perbankan, 28 mitra payment point online bank (PPOB) tradisional, 12 mitra e-commerce dan fintech, hingga enam jaringan retail merchant modern.

Salah satu strategi andalan BPJS Kesehatan adalah metode autodebet, yang saat ini telah digunakan oleh 9,3 juta peserta JKN. Selain itu, pendekatan telekoleksi telah menjangkau 42,79 juta sambungan telepon, dengan kontribusi iuran sebesar Rp1,19 triliun.

Strategi komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Blast menjangkau hingga 91,9 juta peserta dan berhasil mengumpulkan iuran Rp1,15 triliun. Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) juga mencatatkan hasil positif, dengan partisipasi 1,7 juta peserta dan pengumpulan iuran senilai Rp1,69 triliun.

Kontribusi kader JKN yang saat ini berjumlah 1.306 orang turut memperkuat upaya pengumpulan iuran. Melalui pendekatan komunitas, para kader berhasil menghimpun iuran senilai Rp1,17 triliun sepanjang tahun 2024.

Dari sisi kepesertaan, BPJS Kesehatan mencatatkan total 278,1 juta peserta JKN per akhir 2024, atau mencakup 98,45% penduduk Indonesia. Capaian ini turut ditopang oleh 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).

"Dengan cakupan yang semakin luas, kami ingin memastikan setiap peserta JKN mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses," ujar Ghufron.

Baca Juga: Luna Maya Bangga Pakai BPJS, Biaya Operasi Ibu Rp120 Juta Ditanggung Semua

Selain berhasil mengelola pendapatan, BPJS Kesehatan juga menunjukkan kinerja keuangan yang sehat. Dana Jaminan Sosial (DJS) tercatat memiliki aset bersih Rp49,52 triliun cukup untuk menutup klaim selama 3,40 bulan ke depan. Hasil investasi juga mencapai Rp5,39 triliun, melampaui target yang telah ditetapkan.