JAKARTA - Fraksi Demokrat - Perindo menyoroti kenaikan dana operasional RT/RW hanya 25 persen untuk tiga bulan seperti tertuang dalam Rancangan APBD Perubahan 2025 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu berbanding terbalik dengan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Pramono Anung-Rano Karno ( Pram-Doel ).

Demikian disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Perindo Dina Masyusin dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7/2025).

"Peningkatan dana operasional RT/RW. Fraksi Partai Demokrat-Perindo mengapresiasi atas rencana kenaikan dana operasional RT/RW sebesar 25% untuk tiga bulan dalam RAPBD Perubahan 2025," ujar Dina dalam pidato pandangan umum.

Baca Juga: Pramono Anung Janji Naikkan Dana Operasional RT/RW Jadi Dua Kali Lipat

Namun, kata Dina, mengingat peran vital RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan publik, penjaga ketertiban lingkungan, dan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput, pihaknya menilai kenaikan tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka.

Dina menambahkan Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendorong agar kenaikan dana operasional RT/RW dapat ditingkatkan lebih signifikan. "Dukungan anggaran yang memadai akan memperkuat kinerja dan semangat pengabdian RT/RW, sekaligus menjadi bentuk penghargaan nyata atas kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di lingkungan masyarakat," ucapnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjawab perihal dana operasional RT/RW yang disorot Fraksi Demokrat-Perindo. Dalam penyampaian jawaban pemandangan umum fraksi, dia mengakui keputusan kenaikan dana tersebut menyesuaikan kesanggupan anggaran daerah.



Anggota DPRD DKI Jakarta dari Perindo Dina Masyusin. Foto/Istimewa

"Terkait dana operasional RT/RW dan dasawisma, eksekutif telah menindaklanjuti kenaikan operasional RT/RW dan dasawisma sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Rano.

Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW, besaran dana operasional yang diterima ketua RT sebesar Rp2 juta per bulan, lalu ketua RW mendapatkan Rp2,5 juta per bulan.

Sebelumnya, Pramono Anung berjanji menaikkan dana operasional RT dan RW di seluruh wilayah jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024. Kenaikan dana operasional ini mencapai dua kali lipat dari biaya yang diterima saat ini.

Menurut dia, RT dan RW menjadi ujung tombak pemerintah daerah yang sangat dekat dengan masyarakat. Sehingga, operasional dari RT dan RW juga harus diperhatikan. "Sekarang biaya operasional RT itu Rp2 juta, RW Rp2,5 juta, kalau kami diberikan kesempatan langsung saja sama Bang Doel bilang, biayanya hanya sekitar Rp68 miliar per bulan. Kenapa sih kalau dikeluarkan di-double-in aja, kan enggak terlalu berat," kata Pramono saat ditemui di Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Menurut dia, rencana untuk menaikkan biaya operasional itu tidak membebani APBD Jakarta yang ada. Apalagi, kata Pramono, anggaran Jakarta saat ini saja bisa mencapai Rp85 triliun hingga Rp86 triliun.

Pramono meyakini, APBD yang didapat Jakarta juga akan terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga, program menaikkan biaya operasional RT dan RW ini dinilai realistis. "Maka, kepemimpinan kami kalau diberikan kesempatan, yang namanya biaya operasional untuk RT bisa di-double-kan jadi Rp4 juta, RW jadi Rp5 juta, dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak. RT kita itu sekitar 30.894, RW nya 2.700 sekian," ujarnya.