JAKARTA - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mendorong percepatan operasi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan ( karhutla ) di Riau. Hal itu untuk mencegah kebakaran semakin meluas.

Berdasarkan data yang dihimpun, terjadi lonjakan hot spot dan fire spot di wilayah Provinsi Riau pada Sabtu dan Minggu 19-20 Juli 2025. Bahkan, dampak karhutla tersebut memungkinkan asap kebakaran menuju ke wilayah Malaysia.

Menyikapi kondisi tersebut, Menko Polkam bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan stakeholders terkait mengambil tindakan cepat dengan menggelar rakorsus. Hal itu dilakukan untuk melaksanakan pengendalian sekaligus melakukan peninjauan secara langsung melalu patroli udara terhadap kebakaran dan proses pemadaman pada Senin, 21 Juli 2025.

Baca juga: 264 Hektare Lahan Gambut di Muarojambi Terbakar, Tim Satgas Karhutla Kewalahan

Kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Riau ini dihadiri Kepala BNPB, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Koordinasi Haneg dan Kesbang Kemenko Polkam, Deputi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kegiatan ini didasari pada Inpres No. 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di mana Menko Polkam mengordinasikan kebijakan penanggulangan Karhutla dan kemudian ditindak lanjuti dengan Kepmenkopolkam No. 29 Tahun 2025 tentang Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di mana kepala BNPB menjadi penanggung jawab kegiatan penanganan Karhutla.

Baca juga: 20 Jenderal Polisi Tinggalkan Korps Bhayangkara usai Dimutasi Kapolri pada Juni 2025, Ini Namanya

“Kemenko Polkam mendukung, memonitor, dan meyakinkan kegiatan operasi tanggap darurat di Provinsi Riau dapat dilaksanakan dengan baik melalui kolaborasi antara Kementerian dan Lembaga serta berbagai stakeholders di daerah dan diamplifikasi di daerah-daerah lainnya,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan hal-hal yang telah dilaksanakan di Provinsi Riau di antaranya melalui kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Modifikasi cuaca tersebut sudah dilaksanakan sejak Minggu pagi, 21 Juli 2025. Termasuk penambahan heli water bombing untuk membantu proses pemadaman.

“Kami akan mengerahkan tambahan untuk OMC berupa 1-2 pesawat dan 2-3 Water Bombing serta tambahan perlengkapan kepada Provinsi Riau untuk dapat mempercepat proses kegiatan tanggap darurat Karhutla yang dilaksanakan di Provinsi Riau,” katanya.

Selain dukungan untuk Satgas Udara, BNPB juga memberikan dukungan perlengkapan dan 800 personel TNI-Polri kepada Satgas Darat di empat Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kota Dumai.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq yang berkunjung ke Provinsi Riau mengapresiasi apa yang telah dilakukan dan mendukung penuh penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau. Dalam kesempatan itu, Faisol menyebut akan menggelar pertemuan dengan mengundang perwakilan negara ASEAN pada Kamis 24 Juli 2025.

“Petemuan tersebut sebagai bentuk penjelasan tentang upaya Indonesia yang tertuang dalam ASEAN Agreement of Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang juga melibatkan Menko Polkam dalam pelaksanaannya,” katanya.

Sementara itu, dari pengamatan Deputi Bidang Koordinasi Haneg dan Kesbang Kemenko Polkam secara langsung di Provinsi Riau, operasi modifikasi cuaca cukup berhasil dengan turunnya hujan di berbagai wilayah Provinsi Riau. Di antaranya, di Sei Gajah Induk Rokan Hilir. Selain itu, terjadi pula penurunan angka hot spot dari 560 titik menjadi 62 titik.

Kegiatan peninjauan langsung oleh Kemenko Polkam pada kejadian di Provinsi Riau merupakan bentuk komitmen dalam menjabarkan instruksi presiden dan keputusan Menko Polkam dalam pelaksanaan penanggulangan Karhutla.